Breaking News:

Beri Akses Data Kependudukan ke Sejumlah Perusahaan, Mendagri: Hanya untuk Memastikan Saja

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, pihaknya memberikan akses data kepada sejumlah perusahaan untuk kepentingan pencocokan identitas.

Editor: Rohmana Kurniandari
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (16/07/2019). 

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, pihaknya memberikan akses data kepada sejumlah perusahaan untuk kepentingan pencocokan identitas.

Tjahjo mengatakan, hal tersebut bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan data kependudukan, khususnya dalam perbankan dan perkreditan.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pemberitaan perusahaan perkreditan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengakses data kependudukan.

"Tidak hanya Astra, seluruh perbankan mayortitas perbankan nasional, BUMN, maupun perbankan swasta, maupun asurasi, termasuk BPR. Temasuk lembaga-lembaga lain. Semua sudah ada kerja sama," ujar Tjahjo.

"Hanya untuk memastikan saja. Jangan sampai ada penipuan. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Walaupun kerja sama dia ada kerja sama, dia harus izin," lanjut Tjahjo.

Ia menambahkan, banyak penyalahgunaan yang terjadi dalam perbankan bila data nasabah dan data kependudukan tidak sinkron.

Karenanya, Kemendagri bekerja sama dalam pencocokkan data tersebut.

Namun, akses perusahaan-perusahaan tersebut tetap terbatas.

Perusahaan tersebut hanya bisa mengakses data identitas yang mereka butuhkan untuk keamanan layanan mereka.

"Terbatas di situ aja. Enggak bisa mengakses sampai ini punya lahan berapa. Ini punya simpanan dana berapa. Hanya memastikan dengan dia mengajukan kredit mobil di Astra dengan e-KTP (siapa). (Supaya) ada kepastian hukum," lanjut Tjahjo. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beri Akses Data Kependudukan ke Sejumlah Perusahaan, Ini Penjelasan Mendagri"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved