Penampakan Tanda Silang Oranye di Bukit Soeharto, Diduga Penanda Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan

"Belum ada kejadian harga tanah naik. Tapi kabar dari mulut ke mulut sih sudah saya dengar kabar kalau harga tanah mulai naik," ungkapnya.

Dia berharap, jika benar Kaltim, khususnya Samboja ditunjuk sebagai lokasi ibukota negara, pemerintah tidak merugikan masyarakat.

Sebaliknya, justru menyejahterakan masyarakat dengan adanya pembangunan di ibukota.

Saat ditanyakan soal beberapa petanda yang terpasang di sekitar Kelurahan Bukit Merdeka, Antonius belum mengetahui dan belum ada laporan yang masuk ke kelurahan. "Belum ada laporan kalau ada dipasang patok di beberapa tempat," ucapnya

Usut punya usut, penanda yang dipasang di beberapa tempat sekitar Kecamatan Samboja untuk persiapan ibukota RI tersebut milik Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dipasang untuk menentukan titik koordinat wilayah.

Patok Geospasial merupakan aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek dan kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Sementara, Ketua LPM Kelurahan Bukit Merdeka Samboja, Irfan menjelaskan, keberadaan penanda Geospasial tersebut sempat menghebohkan masyarakat.

Bagaimana tidak, menurutnya, dengan adanya wacana ibukota akan dipindahkan ke Kaltim, patok (penanda) tersebut muncul tanpa diketahui kapan dan siapa yang memasangnya.

"Ada tiga titik penanda ditemukan warga, yakni di Km 48, RT 5, Bukit Merdeka ini, dan wilayah Batu Dinding. Tiga patok itu satu wilayah Kelurahan Bukit Merdeka," ujar Irfan.

Terpisah, Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Merdeka Kamariddin menyatakan setuju jika ibukota RI dipindah ke Kaltim, khususnya wilayah Kecamatan Samboja, Kukar. Dia berharap dengan pindahnya ibukota di Samboja akan memberi peluang bagi para pemuda mendapat kesempatan kerja.

Selain itu, kata Kamaruddin, dengan dijadikannya Samboja sebagai ibukota RI, pemerintah dapat memanfaatkan lokasi eks tambang agar dapat berguna. "Di sini banyak eks tambang, mulai 2008 tambang memang sudah beroperasi di sini," tukasnya.

Ketua Kelompok Tani Jaya Mandiri Fendi mengungkapkan, pemerintah harus memberi solusi terhadap dampak yang akan dihadapi petani pasca lahannya dijadikan lokasi ibukota.

"Kalau di sini jadi ibukota, lahan petani mau dikemanakan? Pemerintah harus pikirkan itu juga. Dimana lagi kita mau bertani," ucapnya.

Terkait ganti lahan jika diambil pemerintah untuk ibukota, Fendi berharap pemerintah dapat menyejahterakan masyarakatnya, terutama lahan yang ingin diambil.

Ia meminta pemerintah memikirkan ganti untung sesuai, karena menurutnya lahan yang dimiliki para petani sudah dibangun tanaman.