Jokowi Ajak Ahli Hukum Tata Negara Buat Terobosan Baru di Era Digital, Ini Kata Mahfud MD

"Nah, para ahli hukum tata negara, tampaknya kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan, yang memberikan fleksibilitas yang lincah menghadapi perubahan yang sangat cepat ini.

Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan selamat. Cepat tapi selamat." pungkas Jokowi.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang ikut menghadiri acara Konferensi Hukum Tata Negara VI tahun 2019 di Istana Negara.

Menurut Mahfud hukum tata negara digambarkan seperti sebuah rel atau tempat jalur berjalannya sebuah kereta api.

Sedangkan politik adalah rangkaian gerbong kereta api yang harus berjalan sesuai dengan jalur rel.

"Senin (2/9) kemarin Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyelenggarakan Konperensi HTN VI yg dibuka oleh Presiden RI di istana. Ibaratnya, Hukum Tata Negara adl rel sedangkan politik adl kereta api yg hrs berjalan di rel sesuai jalur," tulis akun @mohmahfudmd.

• Sudah Lapor Jokowi, Gubernur Papua Pastikan Tidak Ada OPM di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

Selain itu, sebagai Ketum APHTN-HAN, Mahfud turut menyampaikan kepada Jokowi terkait isu pindah ibukota,

Menurutnya, isu perpindahan ibukota bisa dilihat dari sisi politik dan hukum.

Dari segi politik, perpindahan ibukota tentunya sangat wajar jika ada pro dan kontra.

Sedangkan dari segi hukum, perpindahan ibukota yang dilakukan oleh Presiden adalah sah, hanya tinggal mengolahnya dalam proses politik dan legilasinya.

"Terkait isu pindah ibukota, sbg Ketum APHTN-HAN sy katakan kpd Presiden, hal itu bs dilihat dari politik & hukum. Scr politik biasa sj ada yg setuju, tdk setuju, atau menyampaikan usul alternatif. Tp scr hukum langkah Presiden sah, tinggal diolah dlm proses politik dan legislasi," papar Mahfud MD.

(TribunTernate.com/Sri Handayani)