Breaking News:

KPK Imbau Penyelenggara Negara yang Terima Endorsement untuk Lapor ke Direktorat Gratifikasi KPK

Saut Situmorang mengimbau penyelenggara negara yang menerima barang endorsement dari pihak tertentu untuk melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat mengumumkan tersangka restitusi pajak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2019). 

TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau penyelenggara negara yang menerima barang endorsement dari pihak tertentu untuk melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Hal itu merespons anggota DPR terpilih Mulan Jameela yang sempat mengunggah foto tiga kacamata dalam suatu kotak putih hasil endorsement di akun Instagram-nya @mulanjameela1.

Dalam kotak putih itu juga ada semacam kartu dengan logo Gucci.

"Ya seperti itu sebaiknya harus dilaporkan dulu. Nanti KPK akan lakukan klarifikasi dalam konteks apa pemberian tersebut. Apakah dalam kaitan business to business atau apa? Direktorat Gratifikasi yang akan clarify lebih dulu," kata Saut saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10/2019).

Saut mengibaratkan orang-orang bisa terjatuh karena hal-hal sederhana. Misalnya, seperti pejabat negara yang ditraktir minum kopi oleh pihak tertentu.

"Isu utama dari jatuhnya sesosok rezim atau perorangan itu sering masuk dari pintu yang sesederhana seseorang ditraktir minum kopi di warung, apalagi kacamata bermerek," kata dia.

Seorang penyelenggara negara, kata Saut, harus terhindar dari berbagai risiko konflik kepentingan.

Oleh karena itu, pelaporan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara ke KPK, termasuk dari hasil endorsement, menjadi upaya pencegahan korupsi.

"Itu sebabnya mengapa seorang penyelenggara negara perlu dijaga oleh KPK agar mereka tetap fokus perform pada kinerja utama mereka karena jauh dari perilaku yang kemungkinan adanya conflict of interest (CoI)," kata Saut.

Sebab, kata Saut, Mulan dalam hal ini tak hanya berposisi sebagai artis, melainkan juga sudah menjadi penyelenggara negara.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved