Sindir Direksi BUMN, Erick Thohir: Kalau Tak Loyal, Jadi Swasta Aja, Saya Nggak Mau Direksi Keminter
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir direksi BUMN yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintah lewat media.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir direksi perusahaan pelat merah yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintah melalui media massa.
Menurut Erick, seharusnya sebagai petinggi perusahaan BUMN, direksi tersebut harus memiliki sifat loyal kepada pemerintah.
“Bukan berarti saya anti kritik, harus dikritisi langsung, jangan lewat media. Kalau mereka kerja di BUMN, tapi kritisi lewat media itu kan enggak etis,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Erick menambahkan, dalam menghadapi permasalahan seharusnya jajaran direksi duduk bersama dengan komisaris untuk mencari solusinya.
Mantan Ketua INASGOC itu menyayangkan langkah direksi BUMN yang lebih memilih koar-koar di media, ketimbang mencari solusi dari permasalahannya.
Kendati begitu, Erick tak menyebutkan siapa direksi yang dia maksud tersebut.
“Kalau mereka tidak loyal, ya enggak usah di BUMN, jadi aja swasta,” kata Erick.
Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu juga mengaku tak memerlukan direksi yang pintar. Menurut dia, lebih baik jajaran direksi perusahaan BUMN diisi oleh orang yang mempunyai akhlak yang baik.
“Saya juga tidak mau direksi keminter. Artinya akal-akalan, saya tidak perlu orang pintar, yang penting bisa solid bekerja sama, gotong royong supaya semua pintar,” ucap dia. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)
Erick Thohir Ingin Peran Kementerian BUMN Diperluas
Selain meminta para direksi BUMN memiliki loyalitas kepada pemerintah dan mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.
Erick Thohir juga menginginkan peran dari kementeriannya di perluas.
Perluasan wewenang ini dalam hal penggabungan anak perusahaan-perusahaan plat merah.
“Kami juga mengharapkan PP 41 Tahun 2003 direlaksasi, dimana peran kerja daripada BUMN bisa lebih dilebarkan. Artinya kita punya hak menutup atau memerger (anak perusahaan),” ujar Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Erick menambahkan, dirinya akan membicarakan hal ini kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait lainnya.
