Jika BUMN Diisi Pensiunan, Menteri Erick Thohir: Berarti Tak Ciptakan Lapangan Kerja

Diharapkan, dengan adanya revisi aturan tersebut bisa meningkatkan kinerja BUMN.

“Tentu kalau penanaman modal dari Menkeu (Sri Mulyani), tetapi secara operasional perlu relaksasi dari segala hukum ini supaya kita dalam prosesnya lebih cepat,” kata Erick.

Selain itu, nantinya Erick juga akan membuat peraturan menteri soal pembentukan anak perusahaan BUMN.

Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan plat merah tak bisa asal membentuk anak usaha.

“Pembentukan anak usaha juga harus ada alasannya. Saya enggak mau perusahaan asal bikin," ucap dia.

Adapun PP Nomor 41 Tahun 2003 mengatur tentang pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada perusahaan perseroan, perusahaan umum, serta perusahaan jawatan kepada Menteri BUMN.

Dalam aturan itu, Kementerian BUMN tak memiliki wewenang untuk menggabungkan atau me-merger perusahaan pelat merah.

Kementerian juga tak memiliki andil untuk melikuidasi entitas seumpama kondisi keuangan perusahaan jeblok. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Erick Thohir ke Direksi BUMN: Kalau Tak Loyal, Tak Usah di BUMN

Rupanya apa yang ingin dilakukan oleh Menteri Erick Thohir ini sejalan untuk mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.

Dimana beberapa waktu lalu, Erick Thohir meminta para direksi BUMN memiliki loyalitas kepada pemerintah dan mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.

Dia mengharapkan para pengurus perusahaan pelat merah tidak menjelek-jelekkan satu sama lain.

Apabila ingin mengkritisi, lanjutnya, lebih baik disampaikan langsung ke yang bersangkutan dibanding berbicara ke publik lewat media.

"Bukan berarti saya anti dikritik, harus diktritik tapi langsung jangan lewat media dong," kata Erick usai menerima penghargaan di acara MarkPlus di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Kalau mereka kerja di BUMN tapi kritisi lewat media itu kan enggak etis cari makan di BUMN," lanjutnya.