Jika BUMN Diisi Pensiunan, Menteri Erick Thohir: Berarti Tak Ciptakan Lapangan Kerja

TRIBUNTERNATE.COM - Usai menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) kini menjadi sorotan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal ini berawal dari, perusahaan plat merah ini yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,76 triliun pada 2020 itu tak dikenal oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para anggota DPR RI Komisi XI.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, PT PANN sudah lama berdiri. Namun, perusahaan plat merah tersebut sempat tersandung masalah pada 1994 lalu.

“PT PANN direksinya baru, tapi ada problem (dari) tahun 1994, ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlah nya 10,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Erick menjelaskan, sejak awal berdiri PT PANN diberi tugas untuk melakukan pendanaan kapal laut. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut malah mendanai pembelian pesawat terbang.

“Ini yang harus diperbaiki core bisnis-nya, ini yang harus dimerger atau ditutup, tidak bisa berdiri sendiri semua terlalu banyak,” kata Erick.

Atas dasar itu, Erick tak mau menyalahkan direksi PT PANN yang bertugas saat ini. Sebab, permasalahan yang dihadapi BUMN tersebut sudah terjadi sejak 1994 lalu.

“Saya rasa jadi tidak fair tadi kalau saya sebagai menteri langsung menyalahkan direksi, tetapi ini bagian bahwa BUMN ini terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis,” ucap dia.

Erick menuturkan, perusahaan BUMN harus selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni dalam hal penciptaan lapangan kerja. Dia tak mau perusahaan BUMN membentuk anak usaha, tapi tak bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Visi presiden menciptakan lapangan kerja, ternyata nanti BUMN punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi oleh kroni-kroni oknum, bahkan, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya apresiasi, tapi kalau semua diisi oleh pensiunan, sedangkan 58 persen penduduk Indonesia berusia muda, berati kan enggak buka lapangan kerja,” kata Erick. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Erick Thohir Ingin Peran Kementerian BUMN Diperluas

Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ini rupanya untuk memperluas peran kementerian BUMN.

Perluasan wewenang ini dalam hal penggabungan anak perusahaan-perusahaan plat merah.

“Kami juga mengharapkan PP 41 Tahun 2003 direlaksasi, dimana peran kerja daripada BUMN bisa lebih dilebarkan. Artinya kita punya hak menutup atau memerger (anak perusahaan),” ujar Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Erick menambahkan, dirinya akan membicarakan hal ini kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait lainnya.

Diharapkan, dengan adanya revisi aturan tersebut bisa meningkatkan kinerja BUMN.

“Tentu kalau penanaman modal dari Menkeu (Sri Mulyani), tetapi secara operasional perlu relaksasi dari segala hukum ini supaya kita dalam prosesnya lebih cepat,” kata Erick.

Selain itu, nantinya Erick juga akan membuat peraturan menteri soal pembentukan anak perusahaan BUMN.

Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan plat merah tak bisa asal membentuk anak usaha.

“Pembentukan anak usaha juga harus ada alasannya. Saya enggak mau perusahaan asal bikin," ucap dia.

Adapun PP Nomor 41 Tahun 2003 mengatur tentang pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada perusahaan perseroan, perusahaan umum, serta perusahaan jawatan kepada Menteri BUMN.

Dalam aturan itu, Kementerian BUMN tak memiliki wewenang untuk menggabungkan atau me-merger perusahaan pelat merah.

Kementerian juga tak memiliki andil untuk melikuidasi entitas seumpama kondisi keuangan perusahaan jeblok. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Erick Thohir ke Direksi BUMN: Kalau Tak Loyal, Tak Usah di BUMN

Rupanya apa yang ingin dilakukan oleh Menteri Erick Thohir ini sejalan untuk mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.

Dimana beberapa waktu lalu, Erick Thohir meminta para direksi BUMN memiliki loyalitas kepada pemerintah dan mengikuti visi misi Presiden Joko Widodo.

Dia mengharapkan para pengurus perusahaan pelat merah tidak menjelek-jelekkan satu sama lain.

Apabila ingin mengkritisi, lanjutnya, lebih baik disampaikan langsung ke yang bersangkutan dibanding berbicara ke publik lewat media.

"Bukan berarti saya anti dikritik, harus diktritik tapi langsung jangan lewat media dong," kata Erick usai menerima penghargaan di acara MarkPlus di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Kalau mereka kerja di BUMN tapi kritisi lewat media itu kan enggak etis cari makan di BUMN," lanjutnya.

Menurut Erick, para bos BUMN perlu duduk bersama dan mencari solusi ketika tengah menghadapi masalah.

Dia tak ingin pengurus BUMN saling mengkritisi tanpa memberi solusi.

"Malau mereka tidak loyal ya enggak usah di BUMN, jadi swasta saja. Saya juga tidak mau direksi keminter artinya akal-akalan. Saya tidak perlu orang pinter yang penting bisa solid bekerja sama gotong royong supaya semua pinter," ucap Erick. (Tribunnews.com/Ria anatasia)

Sumber:

Kompas.com: Erick Thohir : Kalau BUMN Diisi Pensiunan, Berarti Tak Ciptakan Lapangan Kerja dan Erick Thohir Ingin Peran Kementerian BUMN Diperluas

Tribunnews.com: Erick Thohir ke Direksi BUMN: Kalau Tak Loyal, Tak Usah di BUMN