Amendemen UUD 1945

Rentan Dibatalkan Presiden Periode Selanjutnya, Ibu Kota Baru akan Tercantum di Amendemen UUD 1945

Amendemen terbatas pada UUD 1945 tak hanya untuk menghidupkan kembali GBHN, melainkan juga sebagai legalitas ibukota baru Indonesia.

Rentan Dibatalkan Presiden Periode Selanjutnya, Ibu Kota Baru akan Tercantum di Amendemen UUD 1945
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai membuka acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Rabu (4/9/2019). 

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua MPR RI Bambang Seosatyo kembali membahas mengenai amandemen terbatas pada UUD 1945.

Dimana hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), melainkan juga sebagai legalitas ibu kota baru Indonesia.

Sebab, menurut Bambang, apabila ibu kota baru negara hanya didasarkan pada payung hukum berupa undang-undang, rentan digugat ke Mahkamah Konstiusi (MK) atau dibatalkan oleh presiden periode selanjutnya.

"Kenapa penting (amendemen UUD 1945)? Karena ada program besar yang namanya pemindahan ibu kota. Bahwasanya kalau diikat dengan UU akan rentan di-perppu oleh presiden yang baru nanti," kata Bambang di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Apalagi apabila presiden setelah Jokowi nanti berpandangan bahwa pemindahan ibu kota tak terlalu diperlukan.

Oleh sebab itu, UU Ibu Kota berpotensi dibatalkan melalui perppu.

"Katakanlah kita sudah membuat undang-undang tentang pemindahan ibu kota. Lalu presiden yang baru berpendapat, tidak ada urgensinya pindah ibu kota, cukup di sini. Jadi itu tidak perlu lagi sidang istimewa MPR, untuk merubah lagi, amandemen itu, cukup pada perppu," ujar Bambang.

Senada dengan Bambang, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, setidaknya terdapat sembilan undang-undang yang harus direvisi untuk memindahkan ibu kota.

Namun, apabila masyarakat mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan, maka pemindahan ibu kota pasti dibatalkan.

"Kalau misalnya DPR merevisi UU untuk memberi dasar pemindahan ibu kota, tiba-tiba ada warga negara judicial review ke MK sesuatu UU pindah ibu kota, lalu MK menyetujui, batal lagi UU itu. Maka tidak jadi pindah," kata Basarah.

Halaman
12
Editor: Sri Handayani1
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved