Sebut Jiwasraya Bermasalah Sejak Era SBY, Jokowi: Sudah Masuk Ranah Hukum Kriminal

TRIBUNTERNATE.COM - Kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) rupanya menyedot perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

"Ini bukan masalah yang ringan tapi setelah saya perhatikan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," kata Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan, jika ada masalah hukum dalam masalah gagal bayar Jiwasraya maka harus diselesaikan.

"Berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal, sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaiannya," tambah dia.

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019, tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku direktur utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.

Menkeu mengatakan bakal melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Tak Ada Perwakilan Erick Thohir yang Menemui, Nasabah Jiwasraya Kecewa

Diberitakan sebelumnya, nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merasa kecewa karena tak ada perwakilan dari Kementerian BUMN yang menemui mereka.

Saat datang ke kantor Erick Thohir, para nasabah tersebut hanya ditemui oleh pihak keamanan Kementerian BUMN. Padahal, mereka ingin bertemu Erick Thohir atau Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

“Mau ketemu jubir (juru bicara) Pak Arya (Sinulingga) juga tak ada di tempat. Mereka (security) bilang sedang rapat di luar belum kembali. Mau ketemu staf menteri juga tidak ada yang bisa,” ujar salah satu nasabah Jiwasraya Haresh Nandwani di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Haresh berharap ada pihak dari Kementerian BUMN yang mau menemui dirinya dan nasabah lainnya. Sebab, selama ini masalah klaim Jiwasraya tak kunjung dapat diselsaikan.

“Kita harapkan BUMN ada kejelasan. Jangan didiemin aja seperti autopilot. Ini kan milik negara, jangan dibiarkan bangkrut begini, musti tanggung jawab dong,” kata Haresh.

Sementara itu, nasabah Jiwasraya lainnya, Lee mengatakan akan terus berjuang untuk mendapatkan haknya. Dia mengaku akan kembali datang ke Kementerian BUMN.

“Kami akan terus berjuang, sampai ada kejelasan masalah ini,” kata Lee.

Lee mengaku bukan kali ini saja datang ke Kementerian BUMN. Dia pernah mencoba melakukan audiensi dengan pihak Kementerian BUMN di era Rini Soemarno.

Namun, saat itu tak ada pula pihak Kementerian BUMN yang bersedia menemui dirinya dan nasabah Jiwasraya lainnya.

“Ini yang kedua kali (datang ke Kementerian BUMN). Waktu itu kita pernah sekali tidak diterima, kita kunjungan, dan tidak diterima juga waktu jaman Ibu Rini,” ucap dia. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Sebut Jiwasraya Bermasalah Sejak Era SBY" dan "Tak Ada Perwakilan Erick Thohir yang Menemui, Nasabah Jiwasraya Kecewa"