Disentil BPK soal Belanja Kementeriannya Besar, Luhut Ngaku Kerap Pakai Uang Pribadi

TRIBUNTERNATE.COM - Baru-baru ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disentil oleh anggotan IV Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK), Isma Yatun.

Hal ini didasari oleh terkait naiknya anggaran belanja perjalanan dinas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Untuk saat ini saya memberitahukan kepada Pak Menko (Luhut), tentu kami akan memperhatikan belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dia meminta kepada Luhut agar bertindak tegas terhadap jajaran di Kemenko Maritim dan Investasi terkait anggaran perjalanan dinas.

Tindakan tegas bisa dilakukan mulai dari pejabat eselon tertinggi hingga jabatan eselon terendah dan pegawainya agar menggunakan uang negara sesuai dengan kebutuhan.

"Saya mohon sekali kepada seluruh inspektorat terhadap belanja barang, supaya tepat sasaran dan transparan," pintanya.

Dia menyebut, dari enam kementerian yang sudah menyerahkan laporkan keuangan, justru Kemenko Kemaritiman dan Investasi alami peningkatan belanja barang di tahun anggaran (TA) 2019.

Sementara, lima kementerian lainnya sudah mulai mengurangi porsi belanja barang.

Kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan Kementerian Pertanian.

Selain itu BPK juga meminta Luhut untuk aktif berkoordinasi dengan inspektorat untuk melakukan pengawsan di kementerian yang ia pimpin.

"Dan hasil pengawasannya dilaporkan ke BPK," kata dia. (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Luhut Akui Kerap Pakai Uang Pribadi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada masalah di belanja barang di kementerian yang dipimpinnya.

Ini khususnya anggaran untuk perjalanan dinas di kementeriannya.

Akan tetapi, selama melakukan perjalanan dinas, Luhut mengaku kerap merogoh keuangan pribadinya dibandingkan menggunakan uang negara yang telah dijatah.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyebut bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi paling besar membelanjakan uang negara, khususnya belanja perjalanan dinas.

"Tapi saya boleh kritik kepada Ibu Isma (Anggota IV BPK Isma Yatun), memang ada masalah dengan belanja SPD (Surat Perjalanan Dinas), mungkin ini komplain masalah semua rakyat ini. Mulai dari tingkat menteri sampai yang paling bawah. Saya pergi ke mana, hotel enak, karena saya bayar sendiri, karena dibayar kantor itu kurang," katanya ketika ditemui di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dan menurutnya, belanja pemerintahan di kementeriannya akan dibenahi. Jangan sampai, lanjut dia, menjadi temuan BPK karena adanya ketidaksesuaian dan tidak transparan.

"Saya juga harus jujur akan itu, dan itu suatu masalah harus kita perbaiki," ucapnya.

Mantan Komandan Group 3 Sandi Yudha Kopassus ini juga meminta kepada seluruh jajaran kementeriannya agar tidak membelanjakan anggaran negara yang tidak dibutuhkan.

Selain itu, pihaknya akan terus berkordinasi atau melaporkan kegiatan belanja negara dengan BPK agar terbebas dari pemerintahan yang korupsi.

"Kita harus membuang mental yang main-main kanan kiri ini. Seperti saya sampaikan kepada Ibu Isma kita harus bekerja sama dalam konteks membuat negara ini lebih baik ke depan," ujarnya.

Hari ini, ada enam kementerian yang melaporkan keuangannya kepada BPK, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian LHK.

Kegiatan pelaporan pemerintahan ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15/2006 tentang BPK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPK Sentil Luhut Soal Belanja Perjalanan Dinas", https://money.kompas.com/read/2020/01/06/132432926/bpk-sentil-luhut-soal-belanja-perjalanan-dinas. (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPK Sentil Luhut Soal Belanja Perjalanan Dinas" dan "Belanja Kementeriannya Besar, Luhut Akui Kerap Pakai Uang Pribadi"