Ada Isu Korupsi Rp 10 T, Susunan Direksi Asabri Akan Dirombak Kementerian BUMN Tahun Ini

TRIBUNTERNATE.COM - Permasalahan investasi Asabri berbuntut panjang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana merombak direksi Asabri pada tahun ini.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, pihaknya akan segera merombak manajemen asuransi sosial tersebut. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang kini tengah tersendat.

“Pasti segera (dirombak) pada tahun-tahun ini,” kata Tiko, sapaan Kartika di Jakarta, Senin (13/1).

Untuk saat ini Kementerian BUMN masih mengkaji penurunan aset investasi di instrumen reksadana saham Asabri. Pihaknya juga masih meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2016.

Meski demikian, ia memastikan masalah investasi asuransi milik prajurit TNI dan anggota Polri tersebut sudah berlangsung lama.

“Masih kami teliti hasil investigasi (Asabri), terkait laporan audit BPK belum dilihat secara detil tapi dari kapannya (masalah investasi) sudah cukup lama sepertinya,” tambahnya.

Untuk opsi perbaikan kinerja Asabri, pihaknya masih meneliti kondisi perusahaan seperti apa dulu. Baru kemudian Kementerian BUMN menentukan tindak lanjut berupa penyelesaian keuangan perusahaan.

“Ini kan asuransi sosial, pasti penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya. Nanti kami lihat setelah bertemu dengan Menko Polhukam," pungkasnya.

Skandal Korupsi Rp 10 Triliun

Belum selesai masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kini masalah baru muncul dari PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Nilai kerugiannya bahkan disebut-sebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak kalah besar dengan Jiwasraya, yakni mencapai Rp 10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) lalu.

Mahfud menuturkan, sebelumnya juga pernah terjadi adanya tindak pidana korupsi di tubuh Asabri. Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung berakhir ke proses hukum.

Merespon dugaan korupsi di tubuh Asabri, Mahfud akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Karena itu milik negara dan jumlahnya besar (dugaan korupsi), maka dalam waktu tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, sebagai penyedia dana negara dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena itu masuk BUMN, Asabri itu," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan segera membahas masalah tersebut dengan kedua menteri tersebut, termasuk nilai kerugian negara.

"Untuk menanyakan duduk masalahnya," kata dia.

Respon Erick Thohir

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir belum mau banyak komentar saat ditanyai soal portofolio saham milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang menurun sebesar 90 persen.

“Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu,” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Erick menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum mengeluarkan hasil audit terkait Asabri. Atas dasar itu, dia belum bisa banyak berkomentar mengenai masalah yang membelit Asabri.

“BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri belum ada,” kata Erick.

Sebagai informasi, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019. Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.
Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326.

Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50. Di saham tersebut, Asabri memiliki kepemilikan saham sebanyak 6,61 persen.

Artikel ini telah tayang di Kontan.id dengan judul Kinerja bermasalah, Kementerian BUMN akan merombak susunan direksi Asabri tahun ini dan Kompas.com dengan judul Belum Selesai Skandal Jiwasraya, Kini Muncul Masalah Asabri