Paling Sering Berurusan Dengan Masyarakat, Ini Rincian Terbaru Gaji Camat di Indonesia

TRIBUNTERNATE.COM - Jabatan camat menjadi salah satu jabatan yang dinilai memiliki penghasilan tinggi lantaran berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masih mendapatkan berbagai tunjangan. 

Profesi ini pun juga bisa dimasuki oleh anak muda berusia di bawah 40 tahun. 

Camat bisa dikatakan sebagai salah satu pejabat yang paling sering berurusan dengan masyarakat.

Terutama dalam kaitannya dengan layanan publik, sebutlah urusan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan. 

Di Indonesia, hampir seluruh administrasi kependudukan harus mendatangi kantor kecamatan.

Camat sendiri adalah jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sebagai pegawai pemerintahan baik di pemerintah kota maupun kabupaten, camat berstatus PNS pemerintah daerah ( pemda).

• Gaji ke-13 PNS dan TNI-Polri Bakal Cair Pekan Depan, Segini Besaran yang Didapat per Golongan

• Gaji ke-13 Segera Cair Bulan Agustus Ini, Tinggal Tunggu Tanda Tangan Jokowi

Lalu, berapa gaji camat?

Di sejumlah daerah, untuk menjadi seorang camat, setidaknya menyaratkan berasal dari golongan pangkat PNS IIId.

Sementara lurah berada di golongan minimal IIIc.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang camat selain berstatus sebagai PNS, juga harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Syarat sertifikat profesi kepamongprajaan ini yang membuat banyak camat berasal dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN).

Artinya, pejabat camat bisa ditempati PNS non-IPDN asalkan memenuhi persyaratan.

Sesuai dengan pangkat golongan PNS yang harus minimal IIId, maka besaran gaji camat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.

Dengan golongan IIId tersebut, gaji pokok camat setidaknya menerima gaji pokok PNS sebesar Rp 2.920.800 per bulan sampai Rp 4.797.000 yang disesuaikan dengan masa kerja atau MKG.

Sementara jika seorang camat status golongan PNS IV, maka besaran gaji pokok camat paling rendah sebesar Rp 3.044.300 per bulan sampai yang tertinggi Rp 5.661.700 per bulan.

Meski demikian, selain gaji pokok PNS, camat juga menerima sejumlah tunjangan melekat ASN, dan tunjangan lain yang besarannya diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tunjangan yang melekat pada PNS antara lain tunjangan suami/istri PNS sebesar 5 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok maksimal 2 anak.

Berikutnya tunjangan makan, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, tunjangan kinerja (tukin) daerah, dan tunjangan daerah lain. 

Sebagai informasi, besaran tunjangan daerah bagi camat tak seragam di seluruh Indonesia. Artinya, besaran tunjangan sesuai dengan ketentuan pemda masing-masing.

Dilansir dari Intisari, Menurut data dari Badan Kepagawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, gaji yang diterima PNS DKI Jakarta terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) statis, TKD dinamis, dan tunjangan transportasi. Itu berlaku bagi pejabat struktural seperti lurah, camat, dan wali kota.

Sementara pejabat fungsional di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, TKD statis, dan TKS dinamis.

Hanya tunjangan transportasi saja yang tidak didapatkan.

Besaran gaji dan tunjangan untuk lurah sekitar Rp 33 juta, untuk camat Rp 48 juta, dan untuk wali kota Rp 75 juta.

Bisa dibilang gaji itu merupakan gaji tertinggi yang diterima oleh pejabat lurah, camat, dan wali kota se-Indonesia.

Sebagai ibukota negara dan pusat bisnis, pendapatan DKI Jakarta tergolong tinggi.

Sebab, penghasilan PNS daerah tergantung kekayaan daerah tersebut juga.

Sehingga tidak jarang penghasilan sangat tinggi diberikan kepada pegawainya.

Rincian Terbaru Gaji Camat di Indonesia

Beberapa camat di wilayah Indonesia juga berasal dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

Dikutip dari Kompas.com, 4 April 2013, untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan minimum pendidikan sarjana S-1.

Sementara, untuk besaran gaji pokok PNS golongan III-d hingga IV-b pun sudah diatur oleh pemerintah. 

Lantas, berapa besaran gaji yang bisa didapatkan oleh camat di Indonesia?

Besaran gaji camat di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). 

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

• Segini Gaji Jaksa Pinangki yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Punya Harta Rp 6,8 Miliar

• Sederet Besaran Gaji Take Home Pay PNS Bea Cukai Berdasarkan Golongan I, II, III dan IV

Berikut gaji PNS untuk jabatan camat yakni golongan III-D hingga IV-d:

Golongan III (lulusan S1 hingga S3) 

Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 

Golongan IV 

• Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 
• Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 
• Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 
• Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

Tunjangan daerah

Sementara itu, camat di Indonesia masih mendapatkan tunjangan yang penetapannya sesuai dengan daerah masing-masing. 

Misal, di DKI Jakarta seorang camat bisa mendapatkan berbagai tunjangan jabatan. 

Pada 2015, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menetapkan gaji camat bisa mencapai 48.840.000. 

Dikutip dari Intisari, 28 Oktober 2016, tunjangan yang diterima oleh camat di antaranya adalah tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Statis, TKD Dinamis, dan tunjangan transportasi.

Dengan rincian gaji pokok Rp 3.064.000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000 dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000. 

Tugas camat

Menurut Setkab.go.id, tugas Camat diatur dalam PP No.17/2018. 

Dalam PP ini, tugas camat di antaranya:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

c. Mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota, yaitu: 

a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

b. Untuk melaksnakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: 

a. Proses sederhana.

b. Objek perizinan berskala kecil. 

c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks.

d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.

Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian terkait kepada Bupati/Wali Kota.

Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber:

Kompas.com: Minat Jadi Camat? Ini Besaran Gajinya
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris

Kontan.co.id: Ingin jadi camat? Ini rincian terbaru gaji camat di Indonesia
Penulis: Virdita Rizki Ratriani
Editor: Virdita Ratriani