Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Virus Corona

Tarif Tes Swab Mandiri Rp 900Ribu, Politikus Demokrat: Tetap Menyisakan Masalah Bagi Warga Tak Mampu

Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai adanya patokan tarif atau batas tertinggi harus dihargai karena membuat ada kepastian tarif di masyarakat.

Editor: Sansul Sardi
Tribunjogja.com | Hasan Sakri
TES COVID UNTUK PEDAGANG PASAR. Petugas medis mengambil sampel uji swab pedagang pasar di Balai Desa Condong Catur, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (9/6/2020) 

TRIBUNTERNATE.COM - Tarif tertinggi tes usap (swab test) mandiri dibanderol sebesar Rp 900.000.

Hal ini terjadi setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrantro meneken surat edaran (SE) tentang penetapan tarif tertinggi tes usap (swab test) mandiri sebesar Rp 900.000 beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai adanya patokan tarif atau batas tertinggi harus dihargai karena membuat ada kepastian tarif di masyarakat.

"Menurut saya patokan tarif tersebut sudah sangat bagus agar ada kepastian tarif di tengah masyarakat," ujar Anwar, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (5/10/2020).

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19, 48 Orang yang Pernah Kontak dengannya Jalani Tes Swab

Edhy Prabowo Positif Covid-19 dan Sempat Masuk ICU, Sufmi: Hasil Swab Sudah Negatif

Akan tetapi, Anwar mengingatkan kepada pemerintah dan Kemenkes bila penetapan tarif tersebut tetap akan menimbulkan masalah, sekalipun tarif tersebut sudah lebih murah ketimbang yang terjadi dalam praktek selama ini.

"Tetap akan menyisakan masalah ketika ini berlaku bagi masyarakat kita yang tidak mampu, atau yang terpaksa harus melakukan swab tes mandiri karena alasan medis," kata dia.

"Atau harus melaksanakan perjalanan karena urusan yang tidak bisa ditunda. Karena di beberapa daerah memberlakukan swab tes tersebut untuk syarat masuk ke daerahnya," imbuhnya.

Menurutnya, sekalipun ini berlaku bagi swab tes mandiri tetapi seharusnya jangan dipukul rata.

Apalagi saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tengah mengalami tekanan ekonomi dan banyak yang memiliki pendapatan.

Di sisi lain, politikus Demokrat tersebut tetap meminta semua pihak untuk tetap menghargai upaya pemerintah yang sudah tegas membuat aturan batas harga tertinggi swab test.

Dengan begitu nantinya tarif tes swab mandiri tersebut tidak dimanfaatkan dan menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tertentu mendapatkan keuntungan pribadi di tengah pandemi.

Anwar pun mengusulkan agar tarif swab test disubsidi oleh negara dengan alasan menyangkut kesehatan masyarakat Tanah Air.

Banyak yang Meragukan Hasil Tes Swab, Achmad Yurianto: Akurat Jika Prosedurnya Benar

Ketua DPRD Brebes Ternyata Positif Covid-19, Berawal dari Iseng Jalani Tes Swab

"Sebaiknya biaya swab tetap disubsidi oleh negara karena ini menyangkut kesehatan rakyat. Tapi jika tidak pun, biaya batas harga juga harus dipastikan sesuai dengan kemampuan publik, bahkan bagi mereka yang miskin dan tidak mampu harus digratiskan. Terutama karena saat ini kita dalam situasi pandemi," katanya.

Respons rumah sakit

Pemerintah telah menetapkan tarif swab mandiri dengan metode real-time polymerase chain reaction (RT PCR) yaitu sebesar Rp 900ribu. Apa respon rumah sakit?

Kompartemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Fajaruddin Sihombing mengatakan, rumah sakit akan berusaha mematuhi ketetapan tersebut.

Peserta seleksi kompetisi bidang (SKB) bagi CPNS Pemkot Surabaya dengan hasil rapid tes reaktif menjalani tes usap (swab) usai mengikuti tes di GOR Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/9/2020). Seleksi itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, mulai dari mengenakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan serta jarak antar peserta tes, termasuk memisahkan peserta dengan hasil rapid tes reaktif dalam bilik khusus. Sebanyak 1.142 orang mengikuti SKB CPNS Pemkot Surabaya selama 3 hari di mana dalam satu hari terdapat 3 sesi dengan peserta sebanyak 140 orang. Surya/Ahmad Zaimul Haq
Peserta seleksi kompetisi bidang (SKB) bagi CPNS Pemkot Surabaya dengan hasil rapid tes reaktif menjalani tes usap (swab) usai mengikuti tes di GOR Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/9/2020). Seleksi itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, mulai dari mengenakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan serta jarak antar peserta tes, termasuk memisahkan peserta dengan hasil rapid tes reaktif dalam bilik khusus. Sebanyak 1.142 orang mengikuti SKB CPNS Pemkot Surabaya selama 3 hari di mana dalam satu hari terdapat 3 sesi dengan peserta sebanyak 140 orang. Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

Tentu setelah pemerintah menetapkan batas tarif pemeriksaan swab PCR, RS berusaha untuk mematuhinya," ujar dia saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/10/2020).

Menurutnya, ada baiknya pemerintah lebih merinci dan mengatur harga komponen lain seperti harga pembelian mesin PCR maupun harga reagant.

Alasanya, rumah sakit telah membeli dengan harga yang berbeda-beda, sehingga tarif yang ditetapkan masing-masing RS pun berbeda.

"Bagi Rumah Sakit yang tidak punya mesin PCR, biaya ditambah lagi dengan biaya transport dan SDM untuk mengantar bahan/sample pemeriksaan ke laboratorium/RS rujukan. Di beberapa daerah perjalan menuju laboratorium/RS rujukan butuh waktu lama bahkan sampai 1 hari,"

"Harapan kami sebelum menetapkan tarif pemeriksaan swab PCR, pemerintah harus mengatur dulu harga mesin PCR dan harga mesin pendukung lainnya serta harga reagent," harapnya.

Pihaknya melanjutkan, dengan adanya harga yang ditentukan pemerintah khusus untuk pemeriksaan mandiri dapat meningkatkan bagian dari testing dan tracing Covid-19 di masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Tarif Tes Swab, Politikus Demokrat: Tetap Akan Menyisakan Masalah Bagi Masyarakat Tak Mampu
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved