Epidemiolog Tanggapi Pernyataan Moeldoko Soal Menteri Positif Covid-19: Ya Harus Diumumkan

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Staf Presiden Moeldoko telah buka suara soal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sempat dinyatakan positif Covid-19, tetapi tidak diketahui publik.

Menurut Moeldoko, apabila ada menteri yang terpapar virus corona maka hanya beberapa orang saja yang perlu mengetahuinya untuk kepentingan pelacakan.

Ia menambahkan, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka.

Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi (positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," tutur dia.

Baca juga: Sang Suami Jadi Korban Longsor di Malang, Yunica Menangis dan Berlutut di Hadapan Wali Kota Malang

Baca juga: Viral Video Amatir Angin Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri

Baca juga: Sah! Komisi III DPR Setujui Komjen Pol Listyo Sigit Jadi Kapolri Gantikan Jenderal idham Azis

Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman tak sependapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait keterbukaan menteri yang positif Covid-19.

Dicky mengatakan, pemerintah harus mengumumkan kepada publik jika ada menteri yang positif Covid-19.

"Dalam kaitan pejabat publik, posisinya sangat berbeda. Posisi yang disandangnya itu memiliki peluang dan risiko besar, dia tertular dan menularkan," kata Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Dicky menjelaskan, pejabat publik yang mengumumkan dirinya positif justru berguna untuk upaya pelacakan atau tracing.

Selain itu, pemerintah seharusnya bisa berkaca pada pejabat publik di luar negeri yang mengumumkan atau diumumkan mengidap Covid-19.

"Termasuk Dirjen WHO, menteri-menteri lain di negara lain misalnya, ya mengumumkan, diumumkan. Ada press release-nya. Misalnya di United Kingdom, di negara maju, ada perdana menteri, ada menterinya juga, ya itu untuk tracing. Diumumkan waktu terkenanya kapan, lokasinya," jelas dia.

Dicky mengatakan, keterbukaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan persoalan tracing, tetapi juga akan berdampak pada makin banyaknya kasus-kasus yang tidak terdeteksi.

"Dari satu dua kasus yang tidak terdeteksi itu, ya nantinya bisa ribuan dalam sebulan. Kalau seperti ini, Indonesia kapan mau terkendalinya," ujarnya.

Di sisi lain, Dicky berpandangan bahwa keterbukaan pejabat publik dapat mengurangi stigma terhadap pasien Covid-19.

"Keterbukaan akan mengurangi stigma itu. Menghilangkan? Tidak, tapi sebagai pejabat publik punya peran besar dalam pengendalian pandemi. Salah satunya mengurangi stigma," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan"
Penulis : Nicholas Ryan Aditya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana: Bila Ada Menteri yang Positif Covid-19 Cukup Beberapa Orang Saja yang Tahu
Penulis: Taufik Ismail