Breaking News:

Menaker Ida Fauziyah Minta Kepala Daerah Pastikan Perusahaan Bayar THR secara Penuh dan Tepat Waktu

Menaker Ida Fauziyah memohon kerja sama kepada para kepala daerah untuk memastikan pengusaha bayarkan THR 2021 kepada pekerja atau buruh secara penuh.

Penulis: Ronna Qurrata Ayun | Editor: Rizki A
Tribunnews.com
ILUSTRASI THR. 

"Keterlibatan peran pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi kondusif atas berbagai aspek yang timbul akibat dampak Covid-19," tandas Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat berbincang dengan peserta pelatihan di gedung workshop teknik manufaktur saat melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat berbincang dengan peserta pelatihan di gedung workshop teknik manufaktur saat melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020). ( Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Baca juga: Benarkah BLT Subsidi Gaji Tahun 2021 Dihentikan? Simak Penjelasan Terbaru Menaker Ida Fauziyah

Baca juga: Pemerintah Pastikan Tahun Depan Gaji Ke-13 dan THR ASN Dibayar Penuh

Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang Pemberian THR Keagamaan 2021

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran No 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Surat edaran pemberian THR ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujarnya di Jakarta, Senin (12/4/2021), dikutip dari laman Kemnaker.go.id.

"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan."

"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Ida.

SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menaker meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," jelasnya.

Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

(TribunTernate.com/Ron)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved