Breaking News:

Soroti Polemik Sinetron Suara Hati Istri, Menteri PPPA: Tidak Memerhatikan Pemenuhan Hak Anak

Kemen PPPA menegaskan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga.

INSTAGRAM/@ciarachelfx-@indosiar
Inilah profil Lea Ciarachel, sosok pemeran Zahra dalam sinetron Suara Hati Istri yang tayang di Indosiar. Lea baru berusia 14 tahun. 

TRIBUNTERNATE.COM - Sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra' yang tayang di salah satu stasiun televisi nasional, Indosiar, mendapat sorotan dari sejumlah pihak. 

Termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang turut menyorotinya. 

Kemen PPPA menegaskan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami.

Materi atau konten sebuah acara, sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), seharusnya mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak.

Pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak, sehingga setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak.

“Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Unggahan Lea Ciarachel setelah Perannya sebagai Zahra Diganti, Sematkan Tulisan Diberkati

Baca juga: Kecam Sinetron Zahra, Zaskia Adya Mecca Minta KPI Beri Pengawasan Ketat: Harusnya Ada Standar Jelas

Tanggapan KPI soal polemik sinetron Suara Hati Istri: Zahra
Tanggapan KPI soal polemik sinetron Suara Hati Istri: Zahra (Kolase Tribunnews (Instagram Indonsiar dan KPI Pusat))

Menteri Bintang menegaskan bahwa setiap tayangan yang disiarkan oleh media elektronik seperti televisi, seyogyanya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak.

Juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar.

Orangtua pemeran seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.

“Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memerhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Halaman
12
Editor: Rohmana Kurniandari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved