Breaking News:

Komisi III DPR RI: Pasal Penyerangan Terhadap Presiden dan Wapres Layak Dipertahankan, Ini Alasannya

Arsul Sani menyatakan, pasal penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam RKUHP layak dipertahankan, berikut penjelasannya.

Penulis: Ronna Qurrata Ayun | Editor: Rizki A
KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI
Ilustrasi KUHP dan KUHAP. 

“Jadi hemat saya, pasal ini tetap perlu dipertahankan, tetapi dengan formulasi yang baik yang hati-hati, yang menutup potensi untuk disalahgunakan seminimal mungkin," jelas Arsul.

Tak hanya itu, Arsul Sani juga menyarankan agar pembuatan pasal tersebut tidak hanya melihat sisi pandang internal saja.

Baca juga: Sebut Ada 4 Pasal UU ITE yang akan Direvisi, Mahfud MD: Proses Revisi Sudah Dilaporkan ke Jokowi

Tetapi juga harus melakukan benchmarking atau tolok ukur tentang hukum yang berkaitan dengan penyerangan pemegang kekuasaan, khususnya kepala negara di negara-negara lain.

"Saya melihat bagitu banyak negara-negara demokrasi seperti kita, bahkan yang tradisi demokrasinya lebih lama dari kita, tetap mempertahankan less majesty.”

“Ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat pemegang kekuasaan, khususnya kepala negara.”

“Contoh kita bisa baca di pasal 115 KUHP-nya Denmark, di sana juga ada ancaman hukuman pidana bahkan sampai empat tahun.”

“Pasal 101 KUHP Islandia, itu juga ancamannya empat tahun," tandas Arsul.

(TribunTernate.com/Ron)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved