Breaking News:

Yasonna Laoly Jelaskan Soal Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP: Cegah Masyarakat Terlalu Liberal

Pasal-pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden termuat dalam draft RUU KUHP yang telah dibuka kepada publik. 

Editor: Rizki A
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berbincang dengan tim Tribunnews tentang kesuksesan pemerintah menangkap Maria Pauline Lumowa di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (13/7/2020). 

TRIBUNTERNATE.COM - Pasal penghinaan presiden yang termuat dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini menjadi sorotan publik.

Sejumlah pihak mempertanyakan bahkan menolak adanya pasal tersebut.

Terkait hal ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkap alasan dimasukkannya pasal penghinaan presiden di RUU KUHP adalah agar masyarakat tak menjadi liberal. 

Menurut Yasonna, pasal semacam itu sudah lumrah diterapkan di beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang. 

"Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau membiarkan (penghinaan terhadap presiden, - red). Tadi dikatakan, kalau di Thailand malah lebih parah, jangan coba-coba menghina raja itu urusannya berat. Bahkan di Jepang atau di beberapa negara (pasal) itu hal yang lumrah. Nggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki," ujar Yasonna, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Yasonna juga menegaskan bahwa pasal ini berbeda dengan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK diketahui pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Menurutnya, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP merupakan delik aduan.

Baca juga: Ramai Pesanan BTS Meal, Outlet McDonalds Indonesia di Sejumlah Daerah Ditutup Sementara

Baca juga: Kisah Driver Ojek Online Mengantre BTS Meal: Matikan Aplikasi hingga Rela Panjat Bangku

Baca juga: BTS Meal Diluncurkan Hari Ini, Driver Ojol Penuhi Gerai-gerai McDonalds demi Belikan Pesanan ARMY

Selain itu, pasal itu ditujukan bukan bagi mereka yang memberikan kritik, melainkan bagi mereka yang menyerang harkat dan martabat presiden. 

Dia mencontohkan tak masalah jika dirinya dikritik tak becus mengemban tugas sebagai Menkumham. Namun dirinya tak akan diam jika diserang harkat dan martabatnya. 

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved