Breaking News:

Tanggapi Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP, Kontras: Kita Tak Pernah Pergi dari Era Orde Baru

“Jadi jika dibilang hari ini kita kembali ke era Orde Baru sebenarnya kita memang tidak pernah pergi dari era orde baru itu sendiri,” ucapnya.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI
Ilustrasi KUHP dan KUHAP 

TRIBUNTERNATE.COM - Pasal penghinaan presiden  termuat dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini pun menuai pro dan kontra.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menyebut Indonesia kembali ke era Orde Baru tatkala pasal penghinaan presiden masuk RUU KUHP.

Hal itu disampaikan Fatia dalam Media  Briefing virtual bertajuk “Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi,” Kamis (10/6/2021).

“Tentang larangan penghinaan terhadap presiden, terus juga terhadap lembaga pemerintahan terhadap pemerintah terhadap DPR dan lain-lain yang sebenarnya itu hanyalah cara dari pemerintah ataupun dan negara untuk melindungi diri dari kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat sipil,” ujarnya.

“Jadi jika dibilang hari ini kita kembali ke era Orde Baru sebenarnya kita memang tidak pernah pergi dari era orde baru itu sendiri,” ucapnya.

Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi)  beserta jajarannya itu mempergunakan cara-cara Orde Baru yang lebih adaptif dengan modernisasi yang terjadi hari ini.

“Di mana hari ini Jokowi dan pemerintah berserta jajarannya mempergunakan cara-cara Orde Baru yang mungkin lebih adaptif dengan modernisasi lewat penyerangan digital, lalu juga lewat represifitas aparat yang terjadi dengan pola yang berulang sama si Orde Baru,” jelasnya.

Baca juga: Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM Terkait Polemik TWK, Pimpinan KPK Tak Mau Disebut Mangkir

Baca juga: Seusai Dipanggil Polisi karena Menu BTS Meal Picu Kerumunan, Manajemen McDonalds Minta Maaf

Baca juga: Nadiem Makarim Tegaskan PTM Terbatas Tak Sama dengan Sekolah Biasa, Izin Orangtua Murid jadi Penentu

Enam agenda reformasi juga kata dia, tidak ada yang dilaksanakan ataupun diperbaharui. Mandat reformasi mandek hingga  pada akhirnya dilanggar di era Jokowi, termasuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Mandat reformasi tersebut pada akhirnya dilanggar di era Jokowi, termasuk soal apa pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme yang pada akhirnya kita bisa lihat dengan adanya pembunuhan terhadap lembaga KPK dan juga beberapa hal lainnya,” ucapnya.

Halaman
123
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved