Breaking News:

Pro-Kontra Pasal Penghinaan Presiden: Dinilai Kembali ke Orde Baru, Disarankan untuk Dihilangkan

Sebagian besar elemen masyarakat, kepemudaan, dan partai oposisi menilai, pasal penghinaan presiden akan menjadi pasal karet yang multitafsir.

Editor: Rizki A
KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI
Ilustrasi KUHP dan KUHAP 

TRIBUNTERNATE.COM - Pasal penghinaan presiden yang termuat dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Meski sudah dimasukkan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021, pasal ini masih menuai pro dan kontra.

Pemerintah dan DPR bersikukuh mempertahankan pasal tentang penghinaan presiden dalam RUU KUHP.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pasal itu dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat Presiden dari hinaan yang merendahkan, tetapi tidak berlaku untuk kritikan mengenai kebijakan presiden.

Sebagian besar elemen masyarakat, kepemudaan, dan partai oposisi menilai, pasal penghinaan presiden akan menjadi pasal karet yang multitafsir.

Kemudian, ada juga sebagian kalangan yang menilai keberadaan pasal tersebut jika disahkan, dikhawatirkan akan membungkam kritik dari masyarakat.

Baca juga: Tanggapi Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP, Kontras: Kita Tak Pernah Pergi dari Era Orde Baru

Baca juga: Ungkap Sikap Jokowi Soal Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP, Mahfud MD: Terserah Legislatif

Baca juga: Yasonna Laoly Jelaskan Soal Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP: Cegah Masyarakat Terlalu Liberal

Kembali ke Orde Baru

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti, misalnya, menyebut Indonesia kembali ke era Orde Baru tatkala pasal penghinaan presiden masuk dalam Rancangan KUHP.

Hal itu disampaikan Fatia dalam Media Briefing virtual bertajuk “Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi,” kemarin.

“Tentang larangan penghinaan terhadap presiden, terus juga terhadap lembaga pemerintahan terhadap pemerintah terhadap DPR dan lain-lain yang sebenarnya itu hanyalah cara dari pemerintah ataupun dan negara untuk melindungi diri dari kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat sipil,” ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved