Breaking News:

Pro-Kontra Pasal Penghinaan Presiden: Dinilai Kembali ke Orde Baru, Disarankan untuk Dihilangkan

Sebagian besar elemen masyarakat, kepemudaan, dan partai oposisi menilai, pasal penghinaan presiden akan menjadi pasal karet yang multitafsir.

Editor: Rizki A
KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI
Ilustrasi KUHP dan KUHAP 

"Karena bagaimana pun harus ada balance di antara rakyat dan pemerintah, pemerintah juga berhak dilindungi rakyat juga berhak dilindungi," katanya.

Dirinya mengambil contoh bagaimana RUU KUHP tak menjadi seperti UU ITE.

"Betul, jangan sampai seperti itu (UU ITE) jadi semakin banyak UU, belum tentu semakin baik, karena semakin banyak UU mengatur semakin banyak kebebasan yang diambil," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihilangkan Demi Kesetaraan di Mata Hukum

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved