Breaking News:

Wacana Pajak Sembako: Disebut Tak Cerminkan Pancasila, Sri Mulyani Dinilai Permalukan Jokowi

Wacana pajak sembako yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ini pun menuai polemik.

Editor: Rizki A
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Ilustrasi sembako. 

TRIBUNTERNATE.COM - Belum lama ini, beredar kabar yang menyebut pemerintah akan mengenakan tarif Pajak Penerimaan Negara (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako.

Wacana pajak sembako yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ini pun menuai polemik.

RUU KUP tersebut memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sektor pendidikan.

Terkait wacana tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dinilai telah mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Dilansir Tribunnews, Misbakhun mengatakan, rencana Sri Mulyani itu sangat memengaruhi citra Jokowi yang dikenal peduli rakyat kecil.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (Runi/Man (dpr.go.id))

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Ia pun membeberkan alasan mengapa sembako serta sektor pendidikan dan kesehatan tak boleh dikenai pajak.

Menurutnya, ketiga hal tersebut adalah amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved