Breaking News:

Wacana Pajak Sembako: Disebut Tak Cerminkan Pancasila, Sri Mulyani Dinilai Permalukan Jokowi

Wacana pajak sembako yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ini pun menuai polemik.

Editor: Rizki A
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Ilustrasi sembako. 

"Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke 2 dan ke 5," beber HNW melalui keterangannya, Jumat (11/6/2021), dilansir Tribunnews.

Karena itu, HNW menilai pemerintah seharusnya lebih inovatif agar kewajibannya melindungi, memakmurkan, dan mencerdaskan rakyat Indonesia, dapat terpenuhi.

Ia pun menolak tegas jika wacana pajak sembako, juga menyasar sektor pendidikan swasta atau negeri, baik formal maupun informal.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan DPR agar selalu mendengarkan aspirasi dan berlaku adil pada masyarakat.

"Dan DPR agar benar-benar mendengarkan aspirasi publik, menghadirkan keadilan dengan dan memastikan bahwa tidak ada revisi UU perpajakan yang tidak adil yang justru menambahi beban rakyat, seperti draft revisi RUU Perpajakan yang bocor dan beredar luas itu," pungkasnya.

Senada dengan HNW, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, juga menilai wacana pajak semabako tak sesuai Pancasila dan cenderung menyengsarakan rakyat.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu disela-sela acara silaturahmi  kebangsaan antara PKB dengan PKS di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021). Pertemuan hari ini antara PKB dengan PKS  bukan merupakan agenda khusus melainkan agenda ramadan PKS dengan mendatangi tiap Parpol untuk bersilahturahmi. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu disela-sela acara silaturahmi  kebangsaan antara PKB dengan PKS di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021). Pertemuan hari ini antara PKB dengan PKS  bukan merupakan agenda khusus melainkan agenda ramadan PKS dengan mendatangi tiap Parpol untuk bersilahturahmi. Tribunnews/Jeprima (TRIBUNNEWS/Jeprima)

Tak hanya itu, menurutnya, wacana tersebut telah mencederai rasa keadilan.

"Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena mencederai rasa keadilan!"

"Dalam kondisi Pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat," ujar Syaikhu, dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021), dilansir Tribunnews.

"Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki?"

"Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?" tambahnya.

Syaikhu kemudian mengatakan, pemerintah harusnya berempati pada kondisi yang menghimpit rakyat, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah benar-benar mengkaji dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan pada publik dan diajukan ke DPR RI.

"Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," katanya.

"Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah," tandasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polemik Pajak Sembako, Sri Mulyani Dinilai Permalukan Jokowi hingga APPSI Sebut Negara Bokek

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved