Breaking News:

Busyro Muqoddas: Presiden Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Ia juga mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa hasil asesmen TWK tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai KPK.

Editor: Rizki A
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebut, 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK memiliki harapan terakhir pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, menyoroti polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlebih, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK sebagai salah satu syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan terancam diberhentikan.

Busyro pun menyatakan, 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK memiliki harapan terakhir pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Soalnya, ia kembali mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa hasil asesmen TWK tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai tersebut.

“Kita berharap sampai pada akhir bulan November atau September ini, jika Presiden membatalkan hasil TWK itu, maka kita punya harapan pada negara ini,” kata Busyro dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY secara daring.

Jika Jokowi tidak berbuat sesuatu, maka dikatakan Busyro, pembiaran yang dilakukan oleh orang nomor satu RI tersebut akan menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan, baik dalam hal penanganan polemik KPK ini maupun harapan secara umum.

“Jika Presiden sampai saat itu tidak segera membatalkan TWK dan memulihkan 75 pegawai itu sebagaimana status awalnya, maka itulah saat yang terang benderang, kita tak bisa berharap lagi pada presiden Ir Joko Widodo,” ucapnya.

Baca juga: Pakar: Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Diselesaikan dengan Mudah Jika Jokowi Tak Lepas Tangan

Baca juga: Tolak Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin, Ini Reaksi Fadli Zon dan Djarot Syaiful Hidayat

Baca juga: Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Fraksi Demokrat: Rakyat akan Marah Jika Wacana Ini Dilaksanakan

Lebih jauh, Busyro berujar bahwa di tengah-tengah pelumpuhan KPK, tentunya penguatan kembali harus terus diusahakan.

Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya berharap pada birokrasi negara dalam upaya tersebut.

Hal ini disebabkan oleh komisioner KPK yang jelas-jelas membangkang amanat Presiden Jokowi mengenai TWK.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved