Breaking News:

Busyro Muqoddas: Presiden Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Ia juga mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa hasil asesmen TWK tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai KPK.

Editor: Rizki A
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebut, 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK memiliki harapan terakhir pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Penguatan KPK ini jangan berharap semata-mata pada birokrasi negara, tapi berharaplah justru pada elemen masyarakat sipil seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pimpinan KPK yang berlima itu terang-terangan melawan keputusan MK yang ekuivalen dengan keputusan Undang-undang,” katanya.

“Kemudian, yang kedua, membangkang terhadap amanat presiden, tetapi pembangkangan itu tidak ditegur oleh presiden,” imbuh Busyro.

Pelemahan KPK adalah 'Success Story' Presiden Joko Widodo

Busyro Muqoddas, menyatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan 'success story' dari pemerintah, ketua umum partai politik, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, setidaknya dibeberkan Busyro, ada empat poin yang menjadi sumber petaka dari permasalahan yang dihadapi KPK, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, hingga hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Sumber petaka pelumpuhan KPK? Satu, konsensus DPR bersama Presiden Jokowi melalui revisi Undang-undang KPK. Itu pelumpuhan KPK yang sempurna, inilah success story yang real dari Presiden Jokowi bersama ketua umum parpol-parpol dan pimpinan DPR,” ucap Busyro dalam diskusi bertajuk 'Agenda Mendesak Penguatan KPK, Perspektif, Hukum, Politik, Pemerintahan dan Demokrasi' itu.

Tidak berhenti sampai di situ, Busyro juga menyebut bahwa revisi UU KPK oleh presiden dan badan legislatif ini sebagai sebuah bentuk kejahatan, sebab ini merupakan sebuah pembiaran kejahatan korupsi.

Menurut dia, poin yang kedua adalah dominasi kuasa oligarki bisnis. 

Kemudian, sumber pelemahan ketiga adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK itu sendiri, yang Busyro sebut sebagai 'akrobat politik kumuh.'

Sebagaimana diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK terancam dipecat dari posisinya akibat tidak lolos tes tersebut, salah satunya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved