Breaking News:

Busyro Muqoddas: Presiden Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Ia juga mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa hasil asesmen TWK tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai KPK.

Editor: Rizki A
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebut, 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK memiliki harapan terakhir pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, menyoroti polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlebih, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK sebagai salah satu syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan terancam diberhentikan.

Busyro pun menyatakan, 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK memiliki harapan terakhir pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Soalnya, ia kembali mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa hasil asesmen TWK tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai tersebut.

“Kita berharap sampai pada akhir bulan November atau September ini, jika Presiden membatalkan hasil TWK itu, maka kita punya harapan pada negara ini,” kata Busyro dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY secara daring.

Jika Jokowi tidak berbuat sesuatu, maka dikatakan Busyro, pembiaran yang dilakukan oleh orang nomor satu RI tersebut akan menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan, baik dalam hal penanganan polemik KPK ini maupun harapan secara umum.

“Jika Presiden sampai saat itu tidak segera membatalkan TWK dan memulihkan 75 pegawai itu sebagaimana status awalnya, maka itulah saat yang terang benderang, kita tak bisa berharap lagi pada presiden Ir Joko Widodo,” ucapnya.

Baca juga: Pakar: Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Diselesaikan dengan Mudah Jika Jokowi Tak Lepas Tangan

Baca juga: Tolak Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin, Ini Reaksi Fadli Zon dan Djarot Syaiful Hidayat

Baca juga: Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Fraksi Demokrat: Rakyat akan Marah Jika Wacana Ini Dilaksanakan

Lebih jauh, Busyro berujar bahwa di tengah-tengah pelumpuhan KPK, tentunya penguatan kembali harus terus diusahakan.

Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya berharap pada birokrasi negara dalam upaya tersebut.

Hal ini disebabkan oleh komisioner KPK yang jelas-jelas membangkang amanat Presiden Jokowi mengenai TWK.

“Penguatan KPK ini jangan berharap semata-mata pada birokrasi negara, tapi berharaplah justru pada elemen masyarakat sipil seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pimpinan KPK yang berlima itu terang-terangan melawan keputusan MK yang ekuivalen dengan keputusan Undang-undang,” katanya.

“Kemudian, yang kedua, membangkang terhadap amanat presiden, tetapi pembangkangan itu tidak ditegur oleh presiden,” imbuh Busyro.

Pelemahan KPK adalah 'Success Story' Presiden Joko Widodo

Busyro Muqoddas, menyatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan 'success story' dari pemerintah, ketua umum partai politik, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, setidaknya dibeberkan Busyro, ada empat poin yang menjadi sumber petaka dari permasalahan yang dihadapi KPK, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, hingga hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Sumber petaka pelumpuhan KPK? Satu, konsensus DPR bersama Presiden Jokowi melalui revisi Undang-undang KPK. Itu pelumpuhan KPK yang sempurna, inilah success story yang real dari Presiden Jokowi bersama ketua umum parpol-parpol dan pimpinan DPR,” ucap Busyro dalam diskusi bertajuk 'Agenda Mendesak Penguatan KPK, Perspektif, Hukum, Politik, Pemerintahan dan Demokrasi' itu.

Tidak berhenti sampai di situ, Busyro juga menyebut bahwa revisi UU KPK oleh presiden dan badan legislatif ini sebagai sebuah bentuk kejahatan, sebab ini merupakan sebuah pembiaran kejahatan korupsi.

Menurut dia, poin yang kedua adalah dominasi kuasa oligarki bisnis. 

Kemudian, sumber pelemahan ketiga adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK itu sendiri, yang Busyro sebut sebagai 'akrobat politik kumuh.'

Sebagaimana diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK terancam dipecat dari posisinya akibat tidak lolos tes tersebut, salah satunya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Ketiga, akrobat politik kumuh. Yaitu Tes Wawasan Kebangsaan KPK dan lumpuhnya komitmen partai politik koalisi utama. Sampai hari ini, mana ada parpol yang menunjukkan concern sensitif, kepekaan, pada 75 pegawai yang disingkirkan dengan cara yang tidak beradab itu?” tanya Busyro.

Kemudian lanjut Busyro, poin keempat yang menjadi sumber pelemahan adalah kuatnya arus elite politik dan bisnis di Indonesia dalam kepentingan pemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Ia berpendapat, jika KPK tetap menjadi badan yang independen, posisi orang-orang yang memiliki kepentingan tersebut menjadi terancam. 

Oleh karena itulah banyak pihak yang mencoba 'menundukkan' KPK.

“Keempat, arus kuat elite politik dan bisnis untuk pemenangan politik 2024. Poin keempat ini tidak saya analisis tanpa gejala. Tapi 4 tahun kami bersama teman-teman, termasuk 75 pegawai KPK itu, menggeluti, menghayati, dengan sungguh-sungguh, berbasis fakta dan kajian-kajian, secara akademis, profesional, akuntabel,” jelas eks Ketua KPK periode 2010-2011 ini."

“Sesungguhnya yang paling ditakuti dengan adanya KPK yang independen itu adalah apabila mengganggu proses-proses mengeksploitasi kekayaan perekonomian dalam rangka pemilu-pemilu, sejak Pemilu 2014, 2019, dan nanti 2024. Maka dalam rangka poin 4 ini, KPK harus dilumpuhkan,” imbuh dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Busyro Muqoddas Sebut Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Busyro: Pelemahan KPK 'Success Story' Presiden Jokowi, Ketum Parpol, dan Pimpinan DPR

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved