Apakah PPKM akan Kembali Diperpanjang? Presiden atau Menko akan Umumkan Keputusannya

TRIBUNTERNATE.COM - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali berakhir pada Senin (2/8/2021) hari ini.

Lalu, bagaimana dengan kelanjutannya, apakah PPKM akan diperpanjang kembali atau tidak?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menerangkan nasib penerapan PPKM usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin.

"Ya kita sudah bahas," kata Menkes.

Hanya saja Budi mengatakan bahwa keputusan mengenai diperpanjang atau tidaknya PPKM tersebut akan diumumkan oleh Presiden Jokowi atau para Menteri Koordinator Bidang yang memimpin pelaksanaan PPKM.

"Nanti akan ada sesi khusus bisa oleh Bapak Presiden. Bisa juga bapak presiden menugaskan ke pak Menko  untuk menyampaikan keputusan beliau," katanya.

Baca juga: Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia Jadi Sorotan Dunia, Satgas: Karena termasuk Populasi Rentan

Baca juga: Sempat Viral karena Tolak PPKM Darurat, Kepala Desa di Sragen Dijadikan Duta Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Mengenal PPKM Level 1 hingga 4, Simak Daftar Wilayah yang Termasuk PPKM Level 3 dan 4 di Jawa Bali

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji apabila kasus Covid-19 terkendali maka kegiatan di sejumlah sektor akan dibuka secara bertahap dalam penerapan PPKM selanjutnya.

Apabili menilik kondisi Pandemi Covid-19 dalam sepekan terakhir, penambahan kasus Covid-19 tidak terlalu jauh berbeda dengan pekan sebelumnya yakni di bawah 50 ribu kasus.

Penambahan kasus Covid-19 terendah dalam sepekan terakhir terjadi pada 26 Juli 2021 dengan 28.228 kasus, sebelum kemudian meningkat lagi di atas 40 ribuan kasus.

Namun, angka kesembuhan pada pekan ini mengalami peningkatan dengan angka tertinggi di 47.128 pada 27 Juli lalu.

Angka tersebut merupakan angka kesembuhan tertinggi sejak Pandemi terjadi Maret 2020 lalu. 

Angka kesembuhan terus mengalami peningkatan, pada pekan lalu angka kesembuhan bahkan 3 kali pecahkan rekor. yaitu pada 22 Juli dengan 36.370 kasus, 23 Juli dengan 38.988 kasus, dan 24 Juli dengan 39.767 kasus.

Hanya saja, angka kematian belum mengalami perbaikan di masa perpanjangan PPKM.

Kematian Covid-19 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata di atas 1000 kasus per hari.

Pada pekan ini, kasus kematian mencapai angka tertinggi sejak awal pandemi dengan 2.067 kasus pada 27 Juli lalu.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan angka kematian pasien Covid-19 dalam  2 minggu terakhir cukup mengkhawatirkan.

Bahkan, Bulan Juli 2021 menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi. 

Wiku mengatakan, kematian karena Covid-19 selama bulan Juli 2021 mencapai 30.168 kematian (per 28 Juli 2021) dengan rata-rata melebihi 1000 kasus per hari dan tertinggi terjadi pada 27 Juli 2021 sebanyak 2.069 kasus per hari. 

"Angka bulan Juli ini meningkat drastis dibandingkan bulan Juni 2021 sebesar 7.913 kematian," kata Wiku dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, (29/7/2021).

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuahkan hasil dalam menekan laju penularan Covid-19.

Selain itu telah berhasil menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di sejumlah rumah sakit.

"Saya tadi pagi juga sudah ngecek di wisma atlet misalnya yang dulu sudah hampir 90 persen pagi tadi saya cek angka keterisian dari tempat tidur di angka 38 persen," kata kata Jokowi saat memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kecil di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (30/7/2021).

Jokowi mengatakan turunnya BOR tersebut bukan hanya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Jakarta, melainkan hampir di seluruh daerah pulau Jawa.

Hanya saja kata Presiden, daerah di luar pulau Jawa kini yang mengalami kenaikan.

 "Tetapi yang di luar Jawa gantian, naik. Inilah memang varian delta ini penularannya sangat cepat sekali," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasib PPKM Sudah Dibahas, Keputusannya akan Diumumkan Presiden atau Menko