Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Raker KPK di Hotel Mewah Tuai Kritikan, DPR Fraksi Gerindra: Menurut Saya Itu Bukan Pemborosan

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyebut polemik soal raker KPK ini tak perlu dibesar-besarkan.

Dokumentasi Biro Humas KPK via Kompas.com
Rapat Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (28/10/2021). 

TRIBUNTERNATE.COM - Rapat kerja (raker) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Sheraton Mustika di Yogyakarta pada Rabu-Jumat (27-29/10/2021) menuai kritikan.

Kritikan itu muncul karena hotel tempat raker digelar merupakan hotel mewah berbintang lima.

Sementara, raker yang digelar di hotel mewah dianggap tidak mencerminkan KPK yang selama ini dikenal dengan kampanye gaya hidup sederhana.

Sebab, salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah gaya hidup mewah.

Kritikan datang di antaranya dari mantan pegawai yang dipecat karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hingga komunitas Indonesia Corruption Watch (ICW).

Baca juga: Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritikan, Ini Besaran Tarif Menginap Hotel Mewah yang Jadi Lokasi Raker

Baca juga: Pimpinan KPK Ngeles Soal Raker di Yogya, Giri dan Novel Baswedan Sebut Antikritik dan Suka Bohong

Baca juga: Raker KPK Digelar di Hotel Mewah Yogyakarta, Novel Baswedan dan ICW Lontarkan Kritik: Etis Nggak?

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyebut polemik soal raker KPK ini tak perlu dibesar-besarkan.

Habiburokhman tak setuju apabila penyelenggaraan raker di hotel bintang lima disebut pemborosan.

Menurut dia, biaya yang dikeluarkan untuk raker di hotel tidak sebanding dengan jumlah keuangan negara yang diselamatkan lembaga anti rasuah itu.

"Soal raker KPK di hotel bintang lima di Jogja yang dipersoalkan, saya pikir sudah lah kita gak perlu ribut soal soal itu."

"Hal itu menurut saya bukan pemborosan, kita bandingkan dengan keuangan negara yang diselamatkan KPK itu ratusan triliun. Jadi berapa sih intensif untuk rapat di hotel bintang 5 ?," kata dia, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (29/10/2021).

Habiburokhman
Habiburokhman (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

Baca juga: Batas Waktu Penggantian Kartu ATM Magnetik ke Chip di Bank Mandiri, BCA, BRI dan BNI

Baca juga: Yunarto Sebut Megawati Punya Strategi Khusus dalam Usung Capres PDIP: Umumkan Paling Akhir

Baca juga: Lukisannya Diterjemahkan dalam Rangkaian Kata Rindu untuk Ani, SBY Terharu: Itu yang Ada dalam Hati

Ia menuturkan, banyak lembaga pemerintah lain yang juga pernah mengadakan rapat serupa dengan KPK.

Sehingga, penyelenggaraan raker di hotel bintang lima merupakan suatu hal yang wajar.

"Hampir semua instansi saya pikir juga pernah melakukan hal yang sama, departemen, kementrian, pemerintah daerah bahkan kami, DPR RI juga sering melakukan rapat-rapat di hotel bintang lima," jelas dia.

Habiburokhman juga menyentil pihak yang melontarkan kritik kepada KPK soal raker tersebut.

Menurut dia, kritikan yang disuarakan semestinya berupa kritikan bersifat substantif.

Ia meminta sejumlah pihak untuk tak membuat gaduh masyarakat hanya karena persoalan tempat raker KPK di hotel bintang lima itu.

"Menurut saya, kita tetap harus mengkritisi KPK tetapi kritikan itu hendaknya hal-hal yang substantif, hal yang prinsip."

"Jangan hal yang remeh remeh saja yang hanya membuat gaduh," lanjutnya.

Baca juga: Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritikan, Ini Besaran Tarif Menginap Hotel Mewah yang Jadi Lokasi Raker

Baca juga: Yunarto Sebut Megawati Punya Strategi Khusus dalam Usung Capres PDIP: Umumkan Paling Akhir

Baca juga: Lukisannya Diterjemahkan dalam Rangkaian Kata Rindu untuk Ani, SBY Terharu: Itu yang Ada dalam Hati

Sebelumnya diberitakan, kritikan kepada KPK sebagai imbas menggelar raker di hotel bintang lima datang dari eks penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Dalam cuitannya di akun Twitter @nazaqistsha, Novel menulis, pimpinan KPK dan pejabat struktural direncanakan akan bersepeda dari Mapolsek Semplak hingga warung kopi Kaliurang.

"Pimp KPK dan pejabat utamanya besok dan lusa akan melaksanakan raker di Hotel Seraton Yogya. Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak-warung Kopi Kali Urang Yogya," cuit Novel seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (27/10/2021).

Novel memandang, kegiatan raker di luar kota pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan ketidakpekaan pimpinan KPK dalam menggunakan anggaran negara.

"Etis nggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?" tulisnya lagi.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja (raker) yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja (raker) yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta. (Dok Humas KPK)

Sementara itu, sentilan kepada KPK juga diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW mengaku tidak heran dengan kebijakan KPK yang menggelar rapat di hotel bintang 5 di Yogyakarta.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, praktik pemborosan anggaran sudah biasa sejak lembaga antirasuah dipimpin oleh Firli Bahuri Cs.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar Pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta, Sebab, praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai Pimpinan KPK," ujar Kurnia kepada Tribunnews.com, Kamis (28/10/2021).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam Diskusi Publik bertajuk Merdeka Dari Represi Terhadap Kritik yang disiarkan di kanal Youtube PBHI Nasional pada Rabu (18/8/2021).
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam Diskusi Publik bertajuk Merdeka Dari Represi Terhadap Kritik yang disiarkan di kanal Youtube PBHI Nasional pada Rabu (18/8/2021). (Tangkapan Layar: Kanal Youtube PBHI Nasional)

Kurnia menilai, pemborosan dilakukan tidak hanya secara kebijakan kelembagaan, tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan lembaga antirasuah saat ini.

Kurnia mencontohkan saat Firli menunjukan gaya hidup hedonisme ketika menggunakan helikopter mewah beberapa waktu lalu.

Hal itu padahal telah mendapat sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK.

"Sedangkan pada level kebijakan, pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika Pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah dan tetap berencana menindaklanjuti kenaikan gaji mereka," tutur Kurnia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Ilham Rian)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Tuai Kritikan karena Raker di Hotel Bintang 5, DPR: Jangan Kritik Hal Remeh yang Buat Gaduh

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved