Breaking News:

Ombudsman RI Tandatangani MoU dengan Pemda Maluku Utara, Perkuat Sinergi Pemda dan DPRD

Penandatanganan MoU ini digelar dalam rangka percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di wilayah Maluku Utara.

Editor: Rizki A
Istimewa
Ombudsman RI melakukan penandatanganan nota kesepakan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Morotai Selatan. Acara ini diselenggarakan di Gedung Ombudsman RI pada Selasa (30/11/2021). 

TRIBUNTERNATE.CON – Ombudsman RI melakukan penandatanganan nota kesepakan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Morotai Selatan.

Penandatanganan MoU ini digelar dalam rangka percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di wilayah Maluku Utara.

Acara penandatanganan MoU diselenggarakan di Gedung Ombudsman RI pada Selasa (30/11/2021).

Ruang lingkup kerjasama di antaranya percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi, pengawasan penyelenggaran pelayanan publik, pertukaran informasi/data dan kegiatan lain yang disepakati di wilayah Maluku Utara.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam sambutannya menyambut baik kerja sama ini.

Baca juga: Ada Isu Reshuffle Kabinet 8 Desember 2021, PAN Sudah Siapkan Kader Jika Diminta Jokowi Bergabung

Baca juga: Hari AIDS Sedunia, UNAIDS: Pandemi Covid-19 Perparah Pencegahan, Tes, atau Pengobatan HIV

Baca juga: Umrah Sudah Dibuka, Bagaimana Pelaksanaan Haji Tahun Depan? Ini Kata Menteri Agama

Najih mengatakan bahwa Ombudsman RI ingin selalu membangun koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD khususnya untuk upaya mendorong perangkat dan regulasi di daerah untuk memenuhi standar dan kualitas pelayanan publik.

“Saya berharap dengan MoU ini Pemerintah Daerah dan DPRD baik Provinsi, Kota dan Kabupaten yang sudah tandatangan bisa bekerja sama dengan Kepala Perwakilan Maluku Utara untuk bersinergi sesuai dengan komitmen tadi menyelesaian laporan atau keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang perlu dioptimalkan. Dan terus melakukan upaya penyempurnaan pelayanan publik,” kata Najih.

Hadir dalam acara, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) ini merupakan respon balik dari kunjungan kerja yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu ke wilayah Maluku Utara.

Hery Susanto mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Utara dan perlu dicontoh oleh Provinsi dan Kota/Kabupaten lain karena sudah berkomitmen dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi.

“Semoga Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD, Pak Walikota dan Pak Bupati di wilayah Provinsi Maluku Utara tidak saja seremoni tapi bisa menjadi aktualisasi di masa yang akan datang sehingga masyarakat khususnya di Maluku Utara bisa merasakan bagaimana pelayanan publik yang prima yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan di daerahnya. Ombudsman, Pemda dan DPRD bisa bekerjasama dan koordinasi terkait penyusunan regulasi di daerah untuk perbaikan pelayanan publik,” kata Hery.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved