Luhut Ditunjuk Urusi Minyak Goreng: Beban Kerja LBP Menumpuk, Jokowi Dinilai Tak Percaya Mendag

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas baru dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Yakni, untuk untuk mengurusi permasalahan minyak goreng di Tanah Air, mulai dari hal kelangkaan hingga tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Luhut sendiri yang menyampaikan penunjukan ini saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sabtu (21/5/2022) lalu.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.

Penunjukan Luhut untuk mengurusi minyak goreng pun mendapat beragam reaksi dari pengamat dan anggota DPR:

Tidak Percaya Menteri yang Berkaitan dengan Polemik Minyak Goreng

Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menyatakan penunjukan ini menjadi sebuah tanda bahwa Jokowi tidak percaya dengan kinerja para menteri yang ada kaitannya dengan permasalahan minyak goreng.

"Ini kan sebetulnya lagi-lagi sebuah kode kasat mata dari pak Jokowi bahwa menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pengurusan minyak goreng ini tidak dia percaya, kan pak Jokowi gitu aja," kata Hendri saat dimintai tanggapannya, Rabu (25/5/2022).

Adapun menteri terkait yang dimaksud oleh pria yang akrab disapa Hensat itu yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Menurut analisisnya, kedua menteri tersebut dinilai tidak mampu menyelesaikan problem minyak goreng.

Sehingga akhirnya Presiden Jokowi menunjuk menteri dari bidang lain dalam hal ini Luhut Binsar menjadi penanggung jawab.

"Sekarang gitu, (Jokowi) memberikan tugas kepada Menteri yang tidak terkait untuk menyelesaikan problem yang disebabkan atau yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri lain, ini kan Menteri Perdagangan dan Menko (Perekonomian) artinya tidak sanggup menyelesaikan permasalahan minyak goreng," ucap Hensat.

Kendati demikian, Hensat menyayangkan ketidak tegasan Jokowi yang enggan melakukan reshuffle menteri yang dinilainya tidak mampu menyelesaikan permasalahan di bidangnya.

Terlebih, beberapa kali Luhut Binsar Panjaitan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang diperintahkan oleh Jokowi.

"Cuma emang sayangnya pak Jokowi ini tidak mau tegas-tegasan pecat atau reshuffle si, demi menjaga stabilitas politik antar parpol dan koalisinya dia lebih baik memberikan kode-kode seperti sekarang gitu," tukas Hensat.

Baca juga: Sosok Ustaz Abdul Somad yang Baru Saja Ditolak Singapura, Pernah Dilaporkan karena Penistaan Agama

Baca juga: Jokowi Tugaskan Luhut Urus Kelangkaan Minyak Goreng, Kemendag: Pak Luhut Semacam Sutradaranya

Tidak Tepat

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menganggap penunjukan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi sengkarut minyak goreng tidak tepat.

Deddy pun mempertanyakan tugas baru Luhut tersebut.

Sebab, saat ini tugas Menko Marves sudah banyak dan kenapa sekarang tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” kata Deddy, Selasa (24/5).

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan.

Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan.

Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah, ujar Deddy.

Menurut Deddy, nama LBP terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang ditangani.

Sebut saja ketika menjadi komandan penanganan masalah pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh.

Demikian pula ketika ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, santer juga di media tentang keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” terang Deddy.

Baca juga: Virus Cacar Monyet Meluas, Kemenkes Minta Rakyat Lakukan Pencegahan, Ini Gejala & Cara Penularannya

Baca juga: Temukan Solusi Persoalan Migor, Jokowi Klaim 2 Minggu Lagi Harga Minyak Goreng Balik Normal

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” kata legislator Kalimantan Utara ini.

Lebih lanjut, Deddy mengatakan bahwa masalah minyak goreng itu adalah masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan UU yang sudah ada.

Urusan membangun sistem 'penguasaan, distribusi dan cadangan', baik pasokan bahan baku industri maupun produk untuk sampai ke masyarakat.

Menurutnya, tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, Pemda sudah sangat jelas.

Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan.

“Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu," terang Deddy.

"Saya berpendapat, silakan para pihak yang berwenang sesuai UU dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.

Ujung Tombak Jokowi

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, penunjukan itu membuktikan bahwa Luhut merupakan ujung tombak dari Presiden Jokowi.

"Seperti biasa, Luhut memang ujung tombaknya Jokowi, makanya dikasih kewenangan lagi ke dia," kata Ujang saat dihubungi tribun network, Selasa (24/5).

Ujang pun menduga, penunjukan Luhut sebagai salah satu cara para pemain minyak goreng takut.

"Dan mungkin Luhut dianggap Jokowi bisa mewakili dirinya untuk urus minyak goreng," terangnya.

Meski, kata Ujang, permasalahan minyak goreng belum tentu sukses di tangan Luhut.

"Sukses tak sukses, mampu dan tak mampu, beres tak beres, pokoknya Luhut yang dikasih kewenangan," ucapnya.

Terkait penunjukan Luhut oleh Jokowi, Ujang menyebut itu merupakan hak Presiden.

Namun, ia menilai bahwa banyaknya kewenangan dan jabatan pada diri seseorang sangat tidak bagus.

Selain akan merasa diri hebat, juga bisa melakukan banyak penyimpangan.

"Dan seolah-olah di Republik ini tidak ada orang hebat lagi, seolah-olah hanya Luhut yang mampu," pungkas Ujang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng Karena Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tugas Baru Atasi Masalah Minyak Goreng, Pengamat: Seperti Biasa, Luhut Ujung Tombaknya Jokowi