DJPb ungkap Realisasi Anggaran di Wilayah Maluku Utara Masih Sangat Rendah

TRIBUNTERNATE.COM -  Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, Adnan Wimbyarto mengungkapkan, realisasi anggaran kantor atau lembaga masih sangat minim.

Akselerasi penyaluran program bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN untuk wilayah Maluku Utara, berdasarkan catatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 104 miliar.

Anggaran itu tersebar pada beberapa Kementerian, antara lain, Kementerian Pertanian (Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan), Kementerian PUPR (Program Ketahanan Sumber Daya Air, dan Program Infrastruktur Konektivitas, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Baca juga: Kanwil DjPb Maluku Utara Sosialisasikan, Pentingnnya Pengelolaan Keuangan Berbasis BLU/BLUD

Baca juga: Lowongan Kerja Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Posisi Tenaga Pramubakti, Dibuka hingga 5 Juli 2021

"Sampai akhir Mei tahun 2022 terealisasi baru sekitar Rp 31 miliar atau sebesar 29,6 persen, sehingga penyerapannya perlu dioptimalkan supaya masyarakat segera dapat manfaatnya," kata Adnan. 

Pemberian tunjangan hari raya atau THR menjelang lebaran pada bulan Mei dan Gaji ke-13 yang direncanakan akan disalurkan pada bulan Juli 2022, diharapkan juga menjadi tambahan bantalan ekonomi saat ini akibat dampak ekonomi global.

Dengan menambah daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pembayaran THR di satuan kerja kantor/lembaga (K/L) mencapai 85,47 miliar bagi  28,999 penerima yang terdiri dari PNS/TNI/POLRI, PPPK, PPNPN dan Tunjangan Kinerja.

"Sedangkan untuk pencairan aparatur Pemerintah daerah mencapai 170,36 miliar untuk 40,112 penerima. Jadi total penyaluran untuk THR 2022 tahun ini di Maluku Utara mencapai 255,83 miliar,"tandasnya. (*)