Media Asing Soroti Polemik Kandidat Calon Presiden dari PDIP dan Sikap Projo Dukung Penerus Jokowi

TRIBUNTERNATE.COM - Media asing turut menyoroti polemik kandidat calon presiden dari Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sikap Projo yang menyatakan akan mendukung calon presiden penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Projo, kelompok sukarelawan beranggotakan tujuh juta orang yang merupakan pendukung setia Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan akan mendukung kandidat presiden yang akan meneruskan warisan pemerintahan Jokowi ketika masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024.

Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media asal Singapura, The Straits Times, Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa meskipun kelompok tersebut memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk membentuk sebuah partai, ia ingin lebih fokus pada "kebangsaan dan agenda rakyat".

Baca juga: Belum Bertemu Ketua Umum Partai Lain, PDIP: Cuma Belum Sempat, Jangan Dianggap Tak Mau Kerjasama

Baca juga: Masuk Bursa Capres Partai Nasdem, Ganjar Pranowo Ucapkan Terima Kasih: Saya PDI Perjuangan!

"Kami sudah sepakat dengan Pak Jokowi untuk tidak mengubah haluan setiap kali ada presiden baru. Kami ingin mengejar keberlanjutan sehingga apa yang dia lakukan sekarang akan dilanjutkan (oleh penggantinya)," kata Budi yang juga wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di antara prioritas Presiden yang belum selesai adalah proyek infrastruktur utama, terhambat oleh realokasi anggaran ke jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19, dan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Pada kongres Projo di Magelang, Jawa Tengah, pada 21 Mei 2022 lalu, Jokowi yang menjadi ketua dewan penasihat kelompok itu, mengisyaratkan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 53, pada pemilihan presiden berikutnya pada 2024.

“Kalau politik jangan terburu-buru, padahal yang kita dukung (tahun 2024) kemungkinan besar ada di sini,” ujar Jokowi kepada massa yang hadir dalam acara yang dihadiri Ganjar kala itu.

Namun, preferensi Jokowi berbenturan dengan sikap partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca juga: Surya Paloh Usulkan Duet Pemersatu Bangsa, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Beri Tanggapan Berbeda

Baca juga: Pengamat Sebut Megawati Kurang Sensitif dengan Relitas Masyarakat karena Candaan Tukang Bakso

Saat membuka rapat kerja nasional partai pada 21 Juni 2022 lalu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa menentukan calon presiden adalah hak prerogatifnya.

"Siapa pun yang melakukan manuver, keluar. Jangan ada orang di PDIP yang main dua atau tiga kaki, melakukan manuver," kata Megawati dalam Rakernas PDIP.

PDIP, partai yang berkuasa yang memperoleh 128 kursi, atau 22 persen kursi parlemen pada 2019, adalah satu-satunya partai yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan berikutnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Diyakini bahwa partai tersebut kemungkinan akan mendukung putri Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani, yang elektabilitasnya dalam jajak pendapat utama telah tertinggal dari Ganjar.

Dr Kunto Adi Wibowo, direktur eksekutif Kelompok Penelitian dan Diskusi Opini Publik Indonesia, mengatakan bahwa komentar Megawati mengirimkan sinyal kepada relawan Projo untuk tidak memaksa partai mendukung Ganjar.

“Bisa saja PDIP mencalonkan Pak Ganjar, tapi kecil kemungkinannya, dan itu juga tergantung sejauh mana Bu Puan bisa menggiring simpati masyarakat kepadanya,” ujarnya Kunto kepada The Straits Times.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu mencontohkan skenario lain di mana Ganjar mundur dari PDIP dan bergabung dengan partai lain, yang membentuk koalisi elektoral dengan partai lain.

“Dalam hal ini, Projo bisa mengikuti kemanapun Pak Ganjar bersekutu,” ujarnya.

Baca juga: Nama Kandidat Capres PDIP Masih Dirahasiakan, Puan Maharani: Ada di Dalam Hati Ibu Ketum

Baca juga: Pakar Komunikasi Politik Nilai PDI-P Aneh: Ganjar Pranowo Kader Potensial tapi Malah Ditelanjangi

Pengamat mengatakan bahwa koalisi baru yang terdiri dari partai tertua Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) - dapat mengakomodasi Ganjar sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Di sana, Ganjar bisa mencalonkan diri dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang
elektabilitasnya di berbagai jajak pendapat masih rendah.

Budi mengatakan bahwa Projo belum memilih calon presiden untuk didukung, dan akan mengandalkan hasil dari proses konsultasi multi-stakeholder "demokratis, terbuka dan transparan" yang akan dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dari Juli hingga Maret tahun depan.

Budi menambahkan bahwa Projo akan terbuka untuk berkolaborasi dengan "partai politik mana pun".

Profesor Firman Noor, peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengatakan bahwa jika KIB mendukung kandidat seperti Ganjar yang memiliki ideologi kontras dengan pendukung koalisi, ini akan semakin mengikis kohesivitas yang sudah lemah.

“Akan sulit bagi PAN dan PPP untuk menjelaskan kepada akar rumput mereka,” katanya merujuk pada partai-partai yang berhaluan Islam.

Basis pendukung Ganjar, katanya, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah yang didominasi non-Muslim.

"Kesepakatan dapat dibuat di tingkat elit. Tetapi akan sulit untuk mengkonsolidasikannya di masyarakat," kata Budi.

Sebagai tambahan, Ganjar juga baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu dari tiga kandidat calon presiden potensial oleh partai terbesar keempat di Indonesia, NasDem, bersama dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

(TribunTernate.com/Qonitah)