Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan, TGIPF Sebut PSSI Tak Pertimbangkan Faktor Risiko, Rawan Konflik Kepentingan

TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah merampungkan tugasnya sesuai dengan Kepres nomor 19 tahun 2022.

Editor: Rizki A
KOMPAS.com/Suci Rahayu
Kericuhan setelah pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 bertajuk derbi Jawa Timur, Arema FC dan Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Sabtu (1/10/2022). 

TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk melakukan investigasi mengenai insiden berdesak-desakan yang berujung tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Diketahui, tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) lalu itu telah menewaskan 132 orang dan lebih dari 500 orang lainnya luka-luka.

TGIPF dibentuk sekitar dua hari setelah insiden Stadion Kanjuruhan terjadi.

Kini, TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah merampungkan tugasnya sesuai dengan Kepres nomor 19 tahun 2022.

Dipimpin Menko Polhukam RI sekaligus Ketua TGIPF Kanjuruhan Mahfud MD, tim menyerahkan laporan hasil investigasi beserta kesimpulan dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Dalam salinan dokumen laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang beredar pada hari yang sama, terdapat sejumlah kesimpulan dan rekomendasi.

Baca juga: Jokowi dan Maruf Amin Ingin Tahu Siapa yang Tanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan, PSSI: Kehendak Tuhan

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan: LPSK Ungkap Ada Gas Air Mata Berlebihan, Aparat Halangi Pertolongan Korban

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan: Panggil PT LIB, PSSI, dan Broadcaster, Komnas HAM Dalami Tata Kelola Sepakbola

Pada bagian kesimpulan terkait PSSI, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyimpulkan PSSI tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter.

PSSI, kata TGIPF, juga tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Selain itu, PSSI tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.

"Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan," kata TGIPF dikutip dari salinan dokumen tersebut, Jumat (14/10/2022).

Selain itu, TGIPF juga menyimpulkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI.

Berikutnya, TGIPF menyimpulkan adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI (Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub.

Kesimpulan selanjutnya, masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.

"Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia," kata TGIPF. 

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved