Bangun Kerjasama di Bidang Hukum, PDAM Halmahera Selatan Teken MoU dengan Kejari

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Dalam rangka membangun kerjasama di bidang hukum, PDAM Halmahera Selatan.

Melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MoU, dengan Kejari Halmahera Selatan, Kamis (2/2/2023).

Kerjasama tersebut, melaui bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kepada TribunTernate.com, Direktur PDAM Halmahera Selatan, Soleman Bobote mengatakan.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Sapa Halmahera Selatan, Pohon Tumbang di Jalan Desa Kampung Makian

Melalui MoU ini, pihak Kejari Halmahera Selatan siap memberikan pendampingan hukum.

Pendapat hukum, pertimbangan hukum dan legal akses kepada PDAM Halmahera Selatan.

"Karena ini sudah menjadi tugas pihak Kejaksaan, untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi kebijakan, yang dapat merugikan Negara.

"Namun dengan MoU ini, bukan berarti PDAM Halmahera Selatan, bisa lepas jika bermasalah terhadap hukum, "katanya.

MoU tersebut diteken, guna meningkatkan pelayanan PDAM Halmahera Selatan, yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan meminta pendapat dan pertimbangan Kejari Halmahera Selatan, dalam pengambilan setiap kebijakan.

"Terutama dalam hal proses pengadaan atau tender, agar tidak bermasalah hukum dan sesuai aturan."

"Kami juga akan selalu berusaha semaksimal mungkin agar, air bersih terus mengalir kepada masyarakat, "terangnya.

Baca juga: Polisi Lidik Mantan dan Anggota DPRD Halmahera Selatan Soal Dugaan Suap PT SMI Senilai Rp 150 Miliar

Soleman juga berjanji, pihaknya senantiasa memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat terutama masalah ketersediaan air bersih.

"Menyediakan air yang bersih sudah menjadi kewajiban Pemkab, dan sebagai wujud kepercayaan untuk mengelolanya."

"Kami akan selalu berusaha, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan selalu menjaga kualitas air, "pungkasnya. (*)