Pembangunan Jalan Pulau Obi Halmahera Selatan Gagal, DPRD Nilai Pemprov Tak Punya Itikad Baik

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib menyebut.

Pembangunan jalan di Pulau Obi, Halmahera Selatan yang akan masuk dalam Inpres 2023, terancam gagal dibangun.

Sebab Pemprov Maluku Utara, hingga sekarang tak kunjung keluarkan, dokumen AMDAL dan pelepasan kawasan.

"Setelah kami berkonsultasi dengan mereka, melalui DLH dan Dinas Kehutanan."

Baca juga: Pembangunan Jalan di Pulau Obi Halmahera Selatan Terhalang Dokumen Amdal

"Ternyata dokumen pendukung belum keluar. Kan memang jalan yang masuk dalam Inpres."

"Merupakan jalan provinsi, jadi kita konsultasi dengan mereka, "katanya, Kamis (23/2/2023).

Menurutnya, alasan tidak dikeluarkannya izin tersebut karena, perminataan dokumen teknis dari DLH ke PUPR.

Tak kunjung dikeluarkan. Sebab izin itu bisa diterbitkan, jika dokumen teknis sudah diberikan.

"Padahal surat permintaan itu sudah diberikan DLH ke PUPR sejak 2021, tapi belum diserahkan dokumen teknisnya, "sesalnya.

Ketua LPP DPC PKB Halmahera Selatan itu lantas menilai, Pemprov Maluku Utara tidak memiliki itikad baik.

Karena tahun lalu, Pemkab Halmahera Selatan juga sudah mengajukan, permohonan hibah jalan Pulau Obi ke Pemprov Maluku Utara.

Namun permohonan itu tak direspon, sehingga pembangunannya gagal.

Padahal Pemkab Halmahera Selatan, sudah menggarakan melalui APBD 2022.

"Dari situ kami berkesimpulan, Pemprov tidak punya itikad baik."

"Kenapa? Karena pembangunan jalan Obi ini, gagal karena soal izin, "jelasnya.