Pelantikan 5 Pimpinan Tinggi Madya, Kemenkumham Malut Ikuti Secara Virtual

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kanwil Kemenkumham Malut mengikuti pelantikan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkumham, Selasa (04/04/2023).

Acara pelantikan disaksikan secara virtual di Ruang Rapat lantai 2, tampak hadir Kakanwil Kemenkumham Malut, M Adnan.

Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan, Lili dan pejabat administrator Kanwil Kemenkumham Malut.

Menkumham, Yasonna H Laoly dalam sambutannya meminta agar para pimti madya yang baru saja dirinya lantik, untuk segera melakukan langkah-langkah objektif bagi Kemenkumham.

Baca juga: Bazar Ramadan Kemenkumham, Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pertama, yakni agar menempatkan komitmen kepentingan organisasi Kemenkumham menjadi hal yang paling utama. Kedua, Yasonna menghimbau untuk melakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi.

Ketiga, Menkumham menuturkan untuk mempedomani dan mengimplementasikan bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan tata nilai.

Langkah keempat yang diminta Yasonna yakni menghindari perbuatan dan menjaga sikap yang berpotensi memberikan dampak negatif serta mencoreng nama baik Kemenkumham.

Kelima, dirinya mendorong untuk tidak ragu memberikan koreksi sejak awal sehingga tidak menimbulkan resiko bagi organisasi.

Diakhir sambutannya, Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham, yang hadir secara langsung maupun virtual.

Untuk membangun komitmen bersama, dalam memberikan pengabdian yang terbaik di Kemenkumham.

"Komitmen untuk menjadi institusi yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat serta menjadi organisasi kelas dunia “world class organization, "tutupnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly telah melakukan rangkaian pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan tinggi madya yang dilaksanakan di Aula Oemar Senoadji Lt. 18 DJKI, Gedung Sentra Mulia.

Baca juga: Kemenkumham Malut Lakukan Pendataan Anak Kewarganegaraan Ganda di Halmahera Barat

Pimpinan tinggi madya yang dilantik yakni, Min Usihen sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal HAM, Iwan Kurniawan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Y. Ambeg Paramarta sebagai Kepala Badan Strategi dan Kebijakan, dan Asep Kurnia sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi. (*)