Bawaslu Halmahera Selatan Minta ASN dan Para Kades Tahan Diri Selama Tahapan Pemilu 2024

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota Bawaslu Halmahera Selatan Rais Kahar meminta kepada seluruh ASN dan Kepala Desa agar menahan diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama tahapan Pemilu 2024 berjalan.

Menurut dia, ketentuan terkait netralitas sudah diatur jelas dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan secara teknis diatur dalam Perbawaslu nomor 6 tahun 2020.

“Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 5 tentang ASN, PP nomor 41 da PP 94 tahun 2020,” kata Rais kepada TribunTernate.com, Senin (29/5/2023).

Rais menyebut dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB anatara Kemenpan-RB, Kemendagri, BKN, KSN dan Bawaslu RI, secara terang melarang ASN atau aparatur pemerintahan untuk mengunggah, like dan komentar kegiatan partai politik maupun Bacaleg di media sosial.

“Untuk itu saya imbaukan sekali lagi kepada ASN, TNI-Polri maupun Kepala Desa agar menahan diri terlibat dalam politik praktis, seperti komentar, like dan unggah-menggunggah kegiatan partai politik,”

Baca juga: Cegah Bullying di Sekolah, DPRD Minta Dinas Pendidikan Halmahera Selatan Gagas Pendidikan Keluarga

“Agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Karena risiko yang dibuat sudah diatur jelas dalam Undang-Undang maupun SKB,” pintanya.

Dia mengaku, Bawaslu Halmahera Selatan sudah mengambil langkah pencegahan keterlibatan ASN dalam politik saat penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 beberapa waktu lalu dengan cara turun menyambangi setiap instansi vertikal maupun OPD lingkup Pemkab Halmahera Selatan.

“Kemudian kita telah keluarkan imbauan ke setiap platform media. Untuk di desa, kita telah bertemu dengan perwakilan APDESI untuk sampaikan terkait hal ini,” pungkasnya.(*)