Ungkap Dampak Destruktif dari Indikasi Politik Dinasti Jokowi, Pengamat: Merusak Demokrasi

TRIBUNTERNATE.COM - Relasi kekerabatan dalam aspek politik Tanah Air yang tersebar di berbagai institusi mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, relasi kekerabatan dalam politik hingga mengarah ke praktik politik dinasti terlihat, salah satu contohnya dari Joko Widodo.

Lebih lanjut lagi, Bivitri menyebut bahwa praktik politik dinasti yang saat ini mencengkeram Tanah Air memiliki dampak destruktif.

Yakni, dapat merusak demokrasi. Sebab, kontrol terhadap kekuasaan akan melemah.

"Kontrol kekuasaan akan menjadi lemah apabila relasi-relasi kekerabatan itu ada dalam institusi-institusi politik. Karena yang satu akan permisif pada institusi, atau bahkan membukakan jalan kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu," kata Bivitri dalam diskusi publik yang bertajuk Dinasti Politik Jokowi di UIN, Jakarta, dikutip pada Rabu (4/10/2023).

Dia mencontohkan apa yang terjadi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi merupakan pimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif, sementara cabang kekuasaan lainnya, yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi (MK) diketuai oleh adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.

Buntutnya, kata Bivitri, MK sedikit bisa disetir oleh ipar Jokowi itu.

"Kalau kita bicara etik harusnya Ketua MK (Anwar Usman) mundur. Karena ada benturan kepentingan," ujarnya.

Diketahui saat ini juga sedang bergulir gugatan batas usia cawapres. Sejumlah pihak menggugat usia cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, dari sebelumnya 40 tahun.

Gugatan lain juga meminta syarat capres atau cawapres sudah pernah menjadi kepala daerah.

Baca juga: Kisah Bripka Joko, Polisi yang Nyambi Jadi Penggali Kubur Sejak 23 Tahun Lalu: Buat Cari Bekal Mati

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi di Kementan RI Masuk Tahap Penyidikan, Kapan Syahrul Yasin Limpo Diperiksa KPK?

Jika itu dibiarkan, maka menurut Bivitri akan memberikan jalan bagi praktik korupsi. Bahkan bisa lebih parah pada muara pembajakan terhadap demokrasi.

Bivitri menjelaskan pembajakan demokrasi lewat cara demokratik adalah lewat cara-cara prosedural yang seakan-akan sesuai aturan.

"Nancy Bermeo bilang, 'democratic backsliding' yaitu demokrasi yang dibajak tetapi dengan cara yang demokrasi," katanya.

Bahaya lain dinasti politik juga membuat konsentrasi kekuasaan hanya tersebar di beberapa titik. Kekuasaan akhirnya hanya dimiliki lingkaran orang-orang yang sama.

"Akibatnya demokrasi kita tidak substantif, semua prosedural belaka. Dan ini sekarang yang sedang terjadi," ujar Bivitri.

Konsentrasi politik ke lingkaran tertentu dapat membuat luaran kebijakan tidak inovatif atau tidak banyak berubah. Sebab pihak-pihak berkuasa hanya meneruskan ataupun mereproduksi kebijakan pendahulu mereka.

"Hal besar saja waktu [demonstrasi] Reformasi Dikorupsi, sampai lima orang mahasiswa dan pemuda meninggal dunia, apa [suara] kita didengar? Tidak, KPK-nya tetap dibunuh kok sampai sekarang," kata Bivitri.

Bivitri menekankan bahwa di Indonesia saat ini telah muncul dinasti politik Jokowi. Dan dinasti ini cepat atau lambat pasti akan merusak demokrasi di Tanah Air.

Untuk itu, Bivitri menekan agar negara menelurkan aturan pelarangan praktik politik dinasti. Sebab jika hanya mengandalkan etika politik dianggap sudah tidak mempan.

"Kita kayaknya perlu paksa secara struktural karena terus terang saja ya kalau kita hanya mengharapkan etik dari aktor-aktor politik itu, mulai dari Ketua MK, Pak Jokowi sendiri, Bobby, Kaesang, Gibran ataupun partai politik secara umum kita kayak menunggu godot. Susah sekali bicara etika politik dengan mereka," katanya.

Adapun gugatan terkait dengan batas usia capres-cawapres, Bivitri menegaskan kewenangan MK hanya memutuskan suatu pasal apakah melanggar konstitusi atau tidak, bukan untuk membuat aturan.

"Makanya dia (MK) disebutnya negative legislator. Dia tidak seharusnya menjadi positive legislator. Bikinin pasal baru itu bukan tugas MK," ujar Bivitri. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pakar Hukum Kritik Potensi Dinasti Politik Jokowi: Bisa Merusak Demokrasi