Pemprov Maluku Utara Rakor Percepatan Penurunan Stunting

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kamis (5/10/2023), Pemprov Maluku Utara gelar Rakor dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting.

Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali itu berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Maluku Utara lantai 4.

Informasi yang dihimpun TribunTernate.com, Rakor diikuti perwakilan Danrem Maluku Utara.

Perwakilan Polda Maluku Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Sosial serta perwakilan OPD.

Baca juga: Polisi dan KPU di Taliabu Bahas Persiapan Deklarasi Damai dan Simulasi Sispam Jelang Pemilu 2024

Pada kesempatan itu M Al Yasin Ali mengatakan, peran Pemerintah Daerah dan Desa merupakan ujung tombak dari penanganan Stunting.

Terlebih pemerintah kabupaten/kota dan memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di level akar rumput.

Dalam penanganan dan menekan angka Stunting, Pemprov Maluku Utara telah melakukan difusi inovasi.

Di mana inovasi dalam percepatan penurunan Stunting, telah banyak di kembangkan.

Dan tersebar di berbagai OPD mulai tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.

"Saya berharap penurunan Stunting terus di lakukan, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memanfaatkan potensi di daerah."

"Dan saya ingin kompetensi SDM ditingkatkan, terutama kompetensi dalam hal gizi pangan, "pintanya.

Pemerintah Pusat katanya, terus berkomitmen untuk membebaskan generasi muda Indonesia dari Stunting.

Untuk Maluku Utara sendiri, prevelensi Stunting dari 26,01 persen di targetkan turun menjadi 14 persen sebelum tahun 2024.

Berdasarkan data Kemenkes, prevalensi angka Stunting Maluku Utara di tahun 2022 berada pada 26,1 persen.

Artinya masih diatas rata-rata nasional yaitu 21,6 persen, sehingga Pemerintah Daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Harus kerja ekstra dalam mencapai target Nasional sebesar 14 persen.

Dengan mengerahkan segala upaya baik sumber daya manusia sampai sumber lainnya.

"Semua TPPS secara vertikal harus terus berkomitmen, dan berkolaborasi sesuai perannya."

"Untuk melakukan berbagai upaya dengan berfokus pada lima pilar strategi Nasional percepatan penurunan Stunting, "ungkapnya.

Diakhir sambutan, M Al Yasin Ali berpesan, Stunting merupakan tanggung jawab bersama.

Semua pihak harus ikut terlibat aktif, dan berpartisipasi dalam melakukan percepatan penanganan Stunting.

Karena anak bangsa khususnya Maluku Utara, harus cerdas sehat dan memiliki gizi cukup.

"Saya sangat mengapresiasi dan berharap, di seluruh wilayah kab/kota dapat melakukan sinergi bersama."

"Agar tujuan kita untuk menurunkan angka hingga 14 persen bisa tercapai pada 2024 nanti, "harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Nuryamin menyampaikan kegiatan Rakor dan Evaluasi TPPS ini.

Merupakan penguatan peran dan fungsi dari TPPS secara berjenjang dan berkesinambungan.

Rapat evaluasi ini dilakukan untuk melihat upaya penekanan Stunting, oleh Pemprov Maluku Utara tahun 2024 sebesar 14 persen sesuai target Nasional.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes tahun 2022 menunjukan.

Provinsi Maluku Utara berhasil menurunkan angka prevalensi Stunting sebesar 4,5 persen.

Baca juga: Nama Faris Hi Madan dan Soadri Ingratubun Masuk Skema Roling Jabatan Bupati Halmahera Selatan

Dari angka 24,5 persen pada tahun 2021, menjadi 20 persen pada tahun 2022.

"Masih berdasarkan hasil survei SSGI, periode 2021-2022, Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1.4 persen."

"Dari angka 27,5 persen menjadi 26.2, sementara target provinsi maupun nasional di 2024 harus mencapai 14 persen, "pungkasnya. (*)