Kampanye Caleg DPR RI, Abdurahman Lahabato di Halmahera Timur Dinilai Langgar Aturan

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Kampanye Caleg DPR RI, Abdurahman Lahabato di Halmahera Timur dinilai langgar aturan.

Sebab Bawaslu Halmahera Timur menilai, Caleg PAN Dapil Maluku Utara itu tidak mengantongi sejumlah izin.

Adapun izin yang dimaksud adalah, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.

Diketahui, Abdurahman Lahabato berkampanye terbatas dan tatap muka.

Baca juga: PNS Halmahera Timur Diminta Tingkatkan Produktivitas, Ubaid Yakub: Tahun Baru, Semangat Baru

Di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur pada Senin (11/12/2023) malam.

Kepada TribunTernate.com, Ketua Bawaslu Halmahera Timur, Suratman Kadir menjelaskan.

Pada Pasal 30 Ayat 1 P-KPU nomor 15 tahun 2023 dijelaskan bahwa, petugas kampanye Pemilu pertemuan terbatas.

Harus menyampaikan pemberitahuan tertulis, kepada Kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten, Kota.

Dan juga ke Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pemberitahuan yang dimaksud, kata dia, dibuat dalam bentuk tertulis.

Yang berisi lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan dan perkiraan jumlah peserta.

Serta penanggung jawab pelaksana kampanye, juga wajib disertakan.

"Dasar pemberitahuan inilah yang digunakan Kepolisian, untuk mengeluarkan STTP kampanye dilaksanakan, "katanya.

Untuk itu, pihaknya memastikan akan meregister sebagai bentuk pelanggaran kampanye.

Karena tetap melanjutkan tahapan tersebut, meski sudah dihentikan Panwascam.

"Maka dari itu, kami akan meregister sebagai bentuk pelanggran kampanye, "tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pembicaraan Tim Kampanye, M Gitang Laut dengan Panwascam Wasile Selatan, Fefnando Ambiua.

Bahwa M Gitang Laut menuturkan, Bawaslu Halmahera Timur hanya berpatokan pada Peraturan Pemerintah nomor 60.

"Tim kampanyenya bilang, kami hanya berpatokan pada aturan itu saja."

"Dan mempersilahkan kami mengecek ke Sisitem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)."

"Yang dalam hal ini, kami harus berkoordinasi dengan Bawaslu Maluku Utara, "ungkapnya.

"Bahkan Tim Kampanye juga minta ke kita, untuk dijadikan sebagai temuan pelanggaran.

"Apabila kampanye kali ini, dianggap sebagai pelanggaran, "tandasnya. (*)