Kasus Pinjaman Pemkab Halmahera Barat Senilai Rp159 M Siap Diekspos

TRIBUNTERNATE.COM - Kasus penggunaan dana pinjaman Pemkab Halmahera Barat TA 2017, senilai Rp 159,5 miliar mulai ada titik terang.

Penyidik berjanji akan mengekspos penetapan tersangka usai dilakukan penyelidikan.

Perihal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Herry Ahmad Pribadi.

Baca juga: Kunjungi Maluku Utara, Ini Kata Menag RI Nasarudin Umar

Kata dia, kasus ini sebelumnya belum berjalan karena bertepatan dengan tahun politik kemarin. Dan saat ini penyidik akan segera menyampaikan perkembangan kasus tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya akan bekerja dengan baik soal penanganan kasus, agar segera tuntas.

"Kita pelajari dulu kalau sudah ada bukti -buktinya kita tetapkan tersangka," tandas Herry, Sabtu (1/2/2025).

Sebagai informasi, pinjaman Pemkab Halmahera Baat di Bank Maluku dan Maluku Utara ini sebesar Rp159 miliar sejak tahun 2018.

Uang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pinjaman pada masa kepemimpinan Bupati Danny Missy yang diketahui untuk mendanai 13 item kegiatan.

Baca juga: BPK Nilai Kemenkumham Ideal Dalam Pengelolaan Anggaran, Kemenkum Malut Optimalkan Anggaran Berdampak

Pinjaman diduga dicairkan pada bulan Oktober tahun 2017, namun pencairannya mendahului pelaksanaan pengesahan APBD tahun 2018 pada bulan November 2017.

Meski begitu, pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan hingga kini masih meninggalkan beban utang ke pihak ketiga ekitar Rp28 miliar.

Dalam perkembangan kasus, penyidik telah dua kali memeriksa mantan Sekd Halmahera Barat Syahril Abdulradjak. (*)