Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Unkhair Ternate

FH Unkhair Ternate Jalin Kerjasama dengan Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum RI

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) berlangsung di Gedung Graha Pengayoman, Kemenkumham RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025)

|
Dok Humas Unkhair Ternate
KERJA SAMA - Prosesi penandatanganan PKS, Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun (Unkhair) dengan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum-RI), Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun (Unkhair) jalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum-RI).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) berlangsung di Gedung Graha Pengayoman, Kemenkumham RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal Hi Arsad, S.H., M.H. dan Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham, Dr. Dhahana Putra, BC.IP., S.H., M.Si.

Baca juga: Mendiktisaintek RI Brian Yuliarto Resmikan Gedung Kuliah Terpadu Unkhair Ternate

Baca juga: Perkuat Keamanan Hayati, Unkhair Ternate dan Badan Karantina Indonesia Teken Kerjasama

Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal Hi. Arsad, SH., MH, kepada Kehumasan, menyampaikan perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Menurut Jamal, PKS ini menjadi langkah strategis bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi.

“PKS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beberapa program seperti Praktisi Mengajar, Penelitian Bersama, Magang Mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi Karya Ilmiah, Kuliah Tamu, hingga Pendampingan dan Pemateri/Narasumber,” ujarnya.

Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Hukum.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Selain penandatanganan PKS, acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Produk Hukum Pusat dan Daerah serta aplikasi e-Harmonisasi.

Melalui kerjasama ini, Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal Hi. Arsad, S.H., M.H, berharap mampu memperkuat perannya dalam pengembangan keilmuan hukum, serta menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved