Dinas PUPR Maluku Utara Pastikan Perbaikan Jembatan Rusak di Halmahera Selatan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara memastikan kerusakan jembatan dan deker di ruas jalan provinsi wilayah Halmahera Selatan akan segera ditangani dalam tahun anggaran 2025.

Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menyampaikan bahwa perbaikan akan dilakukan melalui skema pemeliharaan rutin, menyusul laporan kerusakan akibat banjir yang melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

“Penanganannya dilakukan tahun ini karena sudah masuk dalam program pemeliharaan rutin. Jika tidak segera diperbaiki dan terjadi hujan dengan intensitas tinggi, jembatan bisa terputus total.”

Baca juga: Prediksi Skor Espanyol vs Barcelona, Lamine Yamal dkk Sebentar Lagi Juara LaLiga

“Dampaknya sangat besar, terutama bagi masyarakat Gane Barat yang hanya memiliki satu jalur transportasi utama,” ujar Risman, Kamis (15/5/2025).

Risman menekankan, langkah cepat ini merupakan bentuk respons konkret atas komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur.

Dinas PUPR dijadwalkan akan menurunkan tim teknis pada 16 Mei 2025 untuk melakukan pengukuran dan kajian teknis terhadap tingkat kerusakan, sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

Baca juga: Tak Mau Hearing, Inspektur Halmahera Selatan Ilham Abubakar Diduga Pukul Massa Aksi

Kerusakan ini sebelumnya ditemukan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, saat melaksanakan reses di wilayah Gane Barat, Halmahera Selatan. Ia lalu melaporkan kondisi tersebut ke Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti.

“Begitu kami menerima laporan dari Pak Muksin, kami langsung merespons dan memasukkan ke dalam agenda penanganan secepatnya,” tegas Risman.

Dengan respons cepat ini, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah di Halmahera Selatan tetap terjaga dan aktivitas warga tidak terganggu, terutama di musim penghujan yang rawan mempe
rparah kerusakan infrastruktur. (*)