Empat Masukan Penting Gubernur Bali untuk Sherly Laos: Hal-hal yang Merusak Birokrasi

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos diberi empat pesan penting dari Gubernur Bali I Wayan Koster.

Hal ini disampaikan ke Sherly Laos saat dirinya kunjungan kerja untuk belajar penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP), di Provinsi Bali.

Pada kunjungan kerja yang berlangsung pada Sabtu, 12 Juli 2025 di Denpasar, Sherly Laos disambut langsung Gubernur Bali I Wayan Koster.

Baca juga: Kunker ke Provinsi Bali, Sherly Laos Disarankan Copot Kepala OPD yang Kedapatan Selingkuh

Baca juga: Di Mana Sherly Laos Bangun Pusat Pelatihan Malut United, Gubernur Ungkap Daerah

Sherly Laos memilih Bali, berdasarkan rekomendasi langsung dari KPK RI, karena Bali merupakan provinsi terbaik dalam penerapan MCP.

"Pemerintah Provinsi Bali dinilai oleh KPK RI sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP, dengan berhasil meraih peringkat pertama secara nasional,” ujar Sherly, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/7/2025).

Selain belajar tentang MCP, kunjungan tersebut juga bertujuan memahami implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterapkan di Bali.

Lalu apa saja empat masukan pentin I Wayan Koster untuk Sherly Laos?

Copot Kepala OPD yang Terlibat Pungli Hingga Perselingkuhan

I Wayan Koster saat memberikan empat masukan penting kepada Sherly Laos guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.

Ia menekankan perlunya melibatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja secara disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab. 

Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungli dalam pengisian jabatan, hingga praktik perselingkuhan.

"Kalau ada kepala OPD yang bermain proyek, apalagi terbukti selingkuh, itu langsung dimutasi. Jangan sampai hal seperti ini merusak birokrasi,” tegas Koster.

Pertahankan Opini WTP dari BPK

Ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dengan menerapkan sistem kerja berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Rekrut Tenaga Profesional untuk Kelola SPBE

Koster menyatakan kesiapannya untuk membantu memberikan masukan terkait tata kelola SPBE, dan menyarankan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk pengelolaannya.

"Kalau bisa, Pemerintah Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk mengelola SPBE,” ujarnya.

Bangun Mall Pelayanan Publik di Seluruh Kabupaten/Kota

Masukan terakhir dari Koster adalah agar Pemprov Malut memberikan bantuan hibah kepada kabupaten/kota untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik sebagai langkah percepatan layanan masyarakat.

Melalui kunjungan ini, diharapkan akan terjalin kerja sama dan pertukaran pengetahuan yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara. (*)