Harta Kekayaan Dua Pejabat Maluku Utara yang Dipecat Gegara Korupsi

TRIBUNTERNATE.COM - Sebanyak empat pejabat Provinsi Maluku Utara dipecat karena terbukti melakukan korupsi.

Keempat pejabat itu Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Utara Adnan Hasanuddin, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Daud Ismail, Kepala Pendidikan Maluku Utara Imran Yakub, dan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Ridwan Arsad.

Pemecatan mereka dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zukifli Bian.

Baca juga: Harta Kekayaan Ahmadiarsyah, Kepala Disperindagkop dan UKM Halmahera Tengah

Zulkifli Bian menuturkan, pemecatan ini berdasarkan keputusan hukum yang telah inkrah.

"Tipikor itu ada mantan Kadis Perkim, kemudian mantan Plt Kadis PUPR yang sudah lebih dulu diberhentikan. Lalu ada Pak Imran Yakub dan dari BPBJ," ujar Zulkifli Bian.

Sementara itu, proses pemberhentian mantan Kepala BPBJ Ridwan Arsan, masih menunggu salinan putusan pengadilan, tetapi telah inkrah diberhentikan.

"Salinan putusannya baru kami terima belakangan, tapi tetap akan diberhentikan karena kasusnya Tipikor."

"Pak Imran Yakub sudah, Pak Adnan (Kadis Perkim) sudah, mantan Plt Kadis PU juga sudah. Sisanya tinggal tunggu salinan," ungkapnya.

Ia menegaskan, semua pejabat tersebut tersandung kasus penyalahgunaan jabatan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta Kekayaan

Saat menjabat sebagai Kadis, keempat pejabat tersebut diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sesuai penelusuran Tribunternate.com pada Selasa (22/7/2025) pukul 16.58 WIT, dari keempat pejabat hanya dua yang melaporkan harta kekayaan.

Yaitu Kadis Perkim Adnan Hasanuddin dan Kadis PUPR Daud Ismail.

1. Adnan Hasanuddin

Adnan Hasanuddin melaporkan harta kekayaannya sejak tahun 2022, awal dia menjabat sebagai Kadis Perkim Maluku Utara.

Berdasar LHKPN, Adnan Hasanuddin memiliki harta kekayaan sebanyak Rp185.752.556.

Kekayaan itu bersumber dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta kas.

Adnan Hasanuddin tidak tercatat memiliki utang.

Berikut selengkapnya :

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 65.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 382 m2/382 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/450 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.752.556

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 185.752.556

HUTANG Rp. ----

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 185.752.556

2. Daud Ismail

Daud Ismail mulai melaporkan harta kekayaan pada tahun 2019, saat ia menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perencanaa dan Evaluasi, Dinas PUPR Maluku Utara.

Daud Ismail mengakui memiliki harta kekayaan sebanyak Rp300.000.000.

Harta kekayaan itu hanya bersumber dari kepemilikan 1 tanah dan bangunan di Kota Tidore Kepulauan.

Sementara, alat transportasi dan kas tidak dimiliki oleh Daud Ismail.

Selengkapnya rincian harta kekayaan :

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 17 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 300.000.000

HUTANG Rp. ----

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 300.000.000. (*)