Penyebab Pegawai Pemkab Taliabu Belum Terima TPP Sejak 2023

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (23/7/2025).

RDP dihadiri perwakilan masing-masing OPD di antaranya keuangan daerah, bagian organisasi, bagian hukum, BPKSDMA dan Bappeda.

RDP membahas tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai tahun 2025.

Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu Suratman Baharudin mengatakan, TPP pegawai belum dibayarkan sejak 2023, 2024 hingga pertengahan 2025.

Baca juga: Terima Hasil Labfor, Berikut Penyebab Kebakaran 3 Ruko di Kelurahan Gamalama Ternate

Yang mana pegawai menerima TPP terakhir pada 2022 lalu. Itu pun dibayarkan hanya beberapa bulan saja.

"Kemudian Pemkab dan DPRD telah menyepakati dalam APBD T.A 2025 sebesar Rp 20 miliar, "terang Suratman, Rabu (23/7/2025).

Sambungnya, masalahnya hingga sekarang TPP tersebut belum dicairkan. Setelah mendengar klarifikasi pihak OPD terkait ternyata ada kendala mendasar.

Di mana berdasarkan Peraturan Menpan RB 2025 terbaru tentang evaluasi analisis jabatan (Anjab).

Bahwa mekanisme TPP bisa dicairkan apabila pemerintah daerah mengusulkan dokumen Analisis Jabatan (Anjab) ke Menpan RB.

Baca juga: Tuntaskan Rumor, Eks Bintang Persib Ciro Alves dan Tyronne del Pino Resmi Diperkenalkan Malut United

Setelah itu, hasil evaluasi Anjab dikirim kembalikan ke pemerintah daerah untuk selanjutnya dibuat Perda tentang Anjab dan Perda tentang Peta Jabatan.

"Inilah yang menjadi dasar mekanisme agar TPP ASN dicairkan. Sejauh ini pemerintah daerah melalui bagian organisasi baru usulan perihal ini ke Menpan RB."

"Padahal kita sudah anggaran TPP pegawai tahun ini Rp 20 miliar, "kata Suratman. (*)