BREAKING NEWS: Bupati Halmahera Selatan Lantik 5 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

Di sana ia mengatakan, merujuk Surat Edaran (SE) Mendagri, perombakan pejabat dapat dilakukan kepala daerah sebelum 6 bulan Pilkada 2024 dan setelah pelantikan hasil Pilkada 2024.

"Sesuai aturan, saya punya waktu 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan setelah."

"Jadi kurang lebih seperti itu (perombakan pejabat), "katanya usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Halmahera Selatan, Selasa (5/8/2025).

Menurut Bassam, pemerintahan pasca Pilkada 2024 adalah pemerintahan transisi.

Karena itu kebijakan merombak pejabat harus dikoordinasukan ke pemerintah pusat.

"6 bulan setelahnya mudah-mudahan ada sinyal dari Kemendagri. Sekarang ini bisa kita bilang tahun-tahun transisi (pemerintahan), "jelasnya.

Lebih lanjut, Bassam mengungkapkan bahwa BKN telah mengeluarkan Persetujuan Teknis (Pertek) terkait hasil seleki 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan Juni 2024 lalu.

Atas Pertek tersebut, ia bakal berkonsultasi dengan Kemendagri untuk mendapat persetujuan pelantikan dalam waktu dekat.

"Sebelumnya ada 15 jabatan yang diseleksi, dan 5 sudah pelantikan pada 2024."

"Nah sisa yang 10 ini, Alhamdulillah Perteknya sudah keluar, tinggal kita menunggu proses pelantikannya, "ujarnya.

Jika pelantikan 10 jabatan eselon II tersebut sudah dilakukan, maka ia akan memerintahkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) membuka seleksi JPTP untuk OPD lain yang masih diisi Plt.

"Kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan ke Plt-Plt yang lain. Karena semua asesmen itu melalui proses. Jadi nanti kita akan konsultasi, "jelasnya. (*)