Kunjungan Pengawasan ke Morotai, Dr. Graal Evaluasi: Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum di Daerah

Menurutnya, pengawasan berjenjang dari legislatif ke eksekutif perlu dilakukan. DPRD Kabupaten awasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten; DPRD Provinsi awasi kinerja Dinas PU Provinsi; DPR RI dan DPD RI awasi Kementerian PU.

Adalah keliru jika anggota legislatif justru bertindak seolah eksekutor program pemerintah (eksekutif). Konflik kepentingan akan terjadi.

"Jika anggota legislatif yang harusnya mengawasi justru ikut cawe-cawe program pemerintah bahkan mengklaim program pemerintah sebagai kerjanya, lalu siapa yang awasi kinerja eksekutif? Siapa yang akan koreksi kinerja eksekutif atas keluhan warga bertahun-tahun tersebut?, "tegas pegiat Politik Gagasan ini.

Eksekutif harus bekerja sistematis

Sistem kerja eksekutif (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat) harus berjalan dan sinergi. Mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Pemerintah berkewajiban mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah. 

Koreksi warga disampaikan ke Kepala Desa untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Jika Pemkab tidak mampu atasi, harus sampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Jika Pemprov pun tidak mampu atasi, usulkan ke Pemerintah Pusat (Kementerian terkait). 

Baca juga: Ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi Besok Senin 13 Oktober 2025: Karier, Cinta, Nomor Hoki

"Prinsipnya, jika tidak mampu atasi koreksi warga, maka harus usulkan berjenjang ke atas. Tidak boleh stuck alias jalan di tempat dan berdiam diri."

"Eksekutif harus cari solusi karena itu memang tugasnya dan diberi anggaran untuk menyelesaikan masalah publik."

"Tidak bisa membiarkan masalah warga berlarut dan mengendap bertahun-tahun lamanya, "tutup Dr. Graal. (*)