Kunjungan Pengawasan ke Morotai, Dr. Graal Evaluasi: Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum di Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Selama satu tahun menjabat sebagai anggota DPD RI, Oktober ini Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. lakukan kunjungan pengawasan di Maluku Utara ke kabupaten ketujuh: Pulau Morotai.

Pada hari pertama kedatangannya, ia diskusi dan menyambung rasa dengan warga di dalam kota. Keesokan harinya Dr. Graal langsung menjangkau titik desa terdepan di Morotai, tepatnya Kec. Morotai Jaya: Desa Sopi Majiko, Desa Sopi dan Desa Cendana.

Awasi jalan nasional dengan susuri langsung

Pagi hari menempuh perjalanan selama 3 jam lebih, ia menyusuri sekaligus mengecek kondisi jalan nasional dari Desa Daruba menuju Desa Sopi Majiko."

"Morotai ini pulaunya dikelilingi jalan nasional, yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU)."

"Kementerian PU adalah mitra kerja juga lingkup pengawasan saya di Komite II DPD RI."

"Kita pastikan kinerja Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sebagai pelaksana teknis di daerah berjalan optimal, "ungkap anggota Komite II DPD RI ini.

Dr. Graal menegaskan bahwa Kementerian PU telah menganggarkan preservasi/perbaikan jalan nasional setiap tahunnya dengan nominal yang tidak sedikit.

"Karena ada anggaran, fungsi pengawasan terhadapnya menjadi penting. Perlu awasi guna memastikan pekerjaan yang telah dianggarkan setiap tahun tersebut berjalan baik dan efektif, "jelasnya.

Sepanjang ruas Daruba-Sopi Majiko ia menemukan beberapa titik jalan nasional yang rusak dan tergenang air.

"Ada beberapa jalan yang sudah jadi ‘kolam susu’. Ini membahayakan keselamatan pengguna jalan apalagi ketika beraktivitas di malam hari. Sudah kami catat dan dokumentasikan untuk kami koreksi ke pihak terkait supaya diperbaiki, "jelasnya.

Warga koreksi jalan nasional, air bersih, talud

Setiba di Desa Sopi Majiko, pada sesi tanya jawab dengan Dr. Graal, warga koreksi soal yang sama.

"Pak Dewan, itu jalan rusak bukan baru sehari-dua hari. Kong itu so balubang basar bagitu dari tahun-tahun lalu. Padahal anggaran untuk perbaikan ada setiap tahun. Bagaimana bisa bagitu e?” tanya seorang warga Sopi Majiko.

Bukan hanya jalan nasional, warga juga koreksi bangunan air bersih dan kebutuhan talud sungai.

"Pak Graal, kitong juga mempertanyakan keberlanjutan instalasi pengolahan air yang dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara pada 2019 di kitong pe desa ini. Bangunan so ada, pipa so ada, tangki so ada. Tapi sampai sekarang kenapa tidak difungsikan bahkan so rusak?"

Warga desa selama ini mengandalkan air sumur yang berkapur dan air sungai untuk kebutuhan sehari. Tentu hal ini akan jadi masalah kesehatan untuk warga desa ke depan.

Pada sesi tanya-jawab tersebut, warga lainnya juga sampaikan kondisi desa yang “dihantui” bencana banjir.

Curhat seorang warga, “Ketika hujan besar, sungai akan meluap mencapai 4-5 meter.

Air maso ke desa bahkan kitong pe rumah. Mungkin Pak Graal bisa bantu sampaikan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk atensi pembangunan talud sungai. Kitong so ulang-ulang bermohon ke Dinas Kabupaten tapi tarada dia pe tanggapan.”  

Koreksi warga adalah data

Mendengar juga mencatat koreksi warga terkait jalannya kebijakan Pemerintah Pusat di daerah, lulusan Doktoral Ilmu Politik UI ini menanggapi dengan jelas setiap koreksi warga tersebut.

"Terkait jalan nasional dan instalasi air, saya akan berkomunikasi ke BPJN dan BPBPK untuk mendapat penjelasan terkait jalan yang rusak bertahun-tahun dan bangunan air bersih yang tidak difungsikan, "jawab Dr. Graal.

Ia menggarisbawahi juga mempertanyakan periode/waktu kerja preservasi jalan yang cenderung baru gencar dikerjakan pada akhir tahun.

"Kita semua tahu pengujung tahun ini adalah musim hujan. Air adalah musuh jalan. Tentu perbaikan di musim hujan tidak akan efektif untuk perbaikan, "ujar laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Anggota Komite II DPD RI ini turut menaruh fokus pada air bersih yang harus tersedia untuk warga.

"Masalah ini kitong catat dan koreksi ke pihak terkait. Warga harus bisa mengakses air bersih dengan aman dan berkelanjutan. Air adalah sumber kehidupan. Sifatnya sangat elementer, "jelasnya.

Pengawasan supaya eksekutif bekerja efektif

Dr. Graal meminta anggota dewan dari level daerah hingga Pusat komitmen bekerja secara proporsional.

"Fungsi utama anggota legislatif adalah melakukan pengawasan atas kinerja eksekutif. Iklim checks and balances akan tercipta jika anggota legislatif awasi kinerja eksekutif. Jangan sampai kerja-kerja eksekutif yang kelola anggaran minim pengawasan, "tambahnya.

Menurutnya, pengawasan berjenjang dari legislatif ke eksekutif perlu dilakukan. DPRD Kabupaten awasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten; DPRD Provinsi awasi kinerja Dinas PU Provinsi; DPR RI dan DPD RI awasi Kementerian PU.

Adalah keliru jika anggota legislatif justru bertindak seolah eksekutor program pemerintah (eksekutif). Konflik kepentingan akan terjadi.

"Jika anggota legislatif yang harusnya mengawasi justru ikut cawe-cawe program pemerintah bahkan mengklaim program pemerintah sebagai kerjanya, lalu siapa yang awasi kinerja eksekutif? Siapa yang akan koreksi kinerja eksekutif atas keluhan warga bertahun-tahun tersebut?, "tegas pegiat Politik Gagasan ini.

Eksekutif harus bekerja sistematis

Sistem kerja eksekutif (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat) harus berjalan dan sinergi. Mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Pemerintah berkewajiban mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah. 

Koreksi warga disampaikan ke Kepala Desa untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Jika Pemkab tidak mampu atasi, harus sampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Jika Pemprov pun tidak mampu atasi, usulkan ke Pemerintah Pusat (Kementerian terkait). 

Baca juga: Ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi Besok Senin 13 Oktober 2025: Karier, Cinta, Nomor Hoki

"Prinsipnya, jika tidak mampu atasi koreksi warga, maka harus usulkan berjenjang ke atas. Tidak boleh stuck alias jalan di tempat dan berdiam diri."

"Eksekutif harus cari solusi karena itu memang tugasnya dan diberi anggaran untuk menyelesaikan masalah publik."

"Tidak bisa membiarkan masalah warga berlarut dan mengendap bertahun-tahun lamanya, "tutup Dr. Graal. (*)