Soal Penanganan Corona, Dewan Guru Besar FKUI Sarankan Pemerintah untuk Local Lockdown & Tiru Korsel

TRIBUNTERNATE.COM - Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi imbauan dalam penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Dalam suratnya, Dewan Guru Besar FKUI memprediksi fasilitas kesehatan di Indonesia tidak akan cukup untuk menangani lonjakan wabah virus corona.

Ketua Dewan Guru Besar FKUI Siti Setiati menjelaskan, prediksi ini berdasarkan penghitungan tingkat fatalitas kasus atau case fatality rate di Indonesia, seperti dilansir dari Kompas.com. 

Saat surat dikirim, jumlah pasien meninggal akibat Covid-19 berjumlah 55 orang. Saat ini, jumlahnya bertambah menjadi 78 orang.

"Jumlah kematian sekarang 55, artinya jumlah kasus sebenarnya (55x100)/4,3=1279 kasus. Sehingga, kemungkinan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 1300 kasus," kata Siti dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020).

"Fasilitas kesehatan kita tidak siap dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pasien Covid-19," ujar dia.

Siti mengatakan, kini rumah sakit di Jabodetabek dan Surabaya kesulitan untuk mendapat alat pelindung diri (APD).

Alat bantu pernapasan pun hanya ada di beberapa rumah sakit, begitu juga dengan ketesediaan ruangan Intensive Care Unit (ICU) yang masih terbatas.

"Bayangkan apabila infeksi ini meluas di Indonesia. Bukan hanya masyarakat yang akan menjadi korban, tetapi tenaga kesehatan garis depan pun satu per satu akan berguguran," ucap Siti.

Belajar dari Korea Selatan

Melansir Kompas.com, Siti Setiati juga mengatakan jika seharusnya Indonesia belajar dari Korea Selatan terkait penanganan wabah virus corona.

Salah satu yang bisa dicontoh, menurut Siti, adalah penanganan Covid-19 dengan metode pemeriksaan cepat secara drive-thru untuk semua orang yang pernah terpapar atau kontak dengan pasien positif.

"Sehingga semua orang dapat di-swab dan hasilnya akan diberitahu 2-3 hari kedepan. Hasilnya secara transparan akan diberi tahu kepada pasien dan juga data tersebut diambil oleh negara," kata Siti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

"Lebih lanjut, apabila pasien tersebut positif, maka distrik atau daerah tersebut akan diberi notifikasi oleh negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi," sambung dia.

Ia mengatakan, pemerintah Korea Selatan juga melarang semua aktivitas dengan jumlah massa yang banyak ataupun perkumpulan-perkumpulan.